Murad Ismail dan Barnabas Orno Fokus Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di Maluku

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan bahwa hal pertama yang ingin dilakukannya bersama Wakil Gubernur, Barnabas Nataniel Orno adalah fokus pada beberapa masalah diantaranya mengentaskan kemiskinan dan upaya menekan tingginya angka pengangguran di daerahnya.

“Maluku, provinsi yang termiskin nomor tiga dari 34 provinsi di Indosesia. Yang kedua, pengangguran nomor satu di Indonesia,” ujar Murad di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (24/04/2019).

Selanjutnya dirinya akan memperhatikan masalah pelayanan pemerintahan yang dinilai belum maksimal serta berupaya guna meningkatkan semangat investasi dari luar ke Maluku.

“Ketiga, adalah pelayanan publiknya kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dan yang keempat itu, tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang ada di Maluku tetapi semua di tangan yang tertutup. Ini yang harus saya buka,” ujarnya.

Dikatakan bersama Wagub Orno, lanjut Gubernur Murad, semua investor, masalah pertambangan atau apapun, harus dibikin terbuka dan transparan meski sekarang dimoratorium dulu.

“Semua investor yang ada di maluku, kita moratorium dulu. Kita liat lagi, kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, yang pertama,” tambah Murad seraya menyampaikan bahwa kemanfaatan juga dipertimbangkan untuk kabupaten dan provinsi.

Pada kesempatan itu, Murad juga menegaskan bahwa tugas kepala daerah itu dua yakni mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya.

“Tambah satu lagi, dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tujuan mulia kita,” ujarnya.

Murad juga mengaku memiliki mimpi untuk bagaimana Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain. Mengenai fasilitas yang perlu dibangun di Maluku, Murad menyampaikan bahwa karena punya 1.340 pulau dan luas wilayah Maluku itu 712.498 kilometer persegi maka fokusnya adalah membuat dermaga sebagai tol laut agar harga kompetitif.

“Minimal 11 kabupaten/kota itu punya dermaga besar. Biar harganya bisa kompetitif. Harga jangan sampai lain, dengan adanya tol laut dan membuat dermaga-dermaga besar di seluruh kabupaten kota,” pungkasnya akhiri wawancara. (Setkab)