Said Aqil Ajak Rakyat Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani dan Tak Tergoda Politik Uang

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Legisltif dalam Pemilu 2019 sudah di depan mata. Seluruh masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, yang akan membawa nasib Indonesia akan seperti apa dalam lima tahun ke depan.

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil pun menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga NU, untuk senantiasa menjaga kesucian pemilu kali ini dengan tidak tergoda politik uang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini, dan yang akan mewakili mereka di rumah rakyat nanti. Menurutnya, politik uang adalah sebuah kegagalan dalam berdemokrasi di suatu negara.

Said mengatakan, “Mari saya imbaukan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya warga NU, mari kita sukseskan pesta demokrasi. Mari kita pilih partai politik mana, capres dan cawapres yang mana, yang sesuai dengan hati nurani. Jangan karena terpaksa atau money politics, itu tanda-tanda kegagalan berdemokrasi ketika sudah pemilihan dengan motivasi keuntungan sesaat. Money politics, atau apalah, itu yang menandakan demokrasi kita masih gagal."

"Tapi kalau betul-betul masyarakat mensukseskan pesta demokrasi ini tanpa ada motivasi selain ingin membangun demokrasi itu sendiri. Maka itulah bagi bangsa yang bermartabat dan berbudaya, demokrasi merupakan sarana. Demokrasi merupakan wasilah bukan tujuan. Kalau sarana baik, insha Allah tujuan kita akan baik. Tujuan pun tidak boleh menghalalkan segala cara, walaupun tujuannya baik dengan cara yang tidak.baik itu tidak terpuji,” papar Said Aqil dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI” di Jakarta, Selasa (16/4).

Said optimis seluruh masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya dan tidak akan tergoda dengan politik uang. Ia pun menegaskan akan senantiasa menjaga warga NU agar tidak melakukan politik uang tersebut.

Lebih lanjut ia menggarisbawahi bahwa selepas pemilu nanti, dua organisasi besar yaitu PBNU dan Muhammadiyah akan bertemu untuk bertukar pikiran tentang apa yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini. Masing-masing ormas, kata Said, menjamin akan selalu menjaga integritas warganya.

Dalam kesempatan yang sama, cendikiawan Muslim, Komaruddin Hidayat, mengatakan kepada seluruh masyarakat agar jangan merusak pesta demokrasi ini. Menurutnya, dengan membuat kegaduhan dalam pemilu sama saja merusak cita-cita para pendiri bangsa di masa lalu. Namun meski begitu ia tetap optimis bahwa Indonesia dapat melewati pesta demokrasi ini dengan lancar dan aman. Hal itu terbukti dari beberapa peristiwa, seperti di tahun 1965, dimana Indonesia bisa melewati hal tersebut. Sangat disayangkan apabila ada oknum yang bermaksud merusak tatanan demokrasi Indonesaia yang sudah dijaga senantiasa, dengan menggelontorkan biaya yang tidak sedikit.

“Kita sudah mengalami berbagai turbulensi seperti tahun 1965 dan kita lolos dan beberapa kali kita mengadakan pemilu. Pilpres sudah bagus. Prestasi ini jangan kita rusak, kalau kita rusak akan mahal sekali secara moral dan ekonomi. Jadi tolonglah apa yang kita raih selama ini jangan kita rusak, dan siapapun yang menang itu adalah putra indonesia, putera bangsa. Kalah menang biasa saja, kebetulan dimana pun kursi presiden hanya satu. Di Indonesia kan selama ini tidak ada tradisi oposisi yang ada kan sebuah kerja sama, jadi makanya siapapun yang menang maka jangan mengesampingkan yang kalah, dan yang kalah jangan memusuhi yang menang. Oposisi boleh tapi oposisi yang konstruktif yang rasional jangan yang kemudian mengganggu pemerintahan,” kata Komaruddin.

Menurutnya, antara yang menang dan yang kalah nanti harus bekerja sama dengan baik demi kemajuan Indonesia di masa depan. Komaruddin menjelaskan bahwa seyogyanya siapapun yang menang nanti bukanlah semata-mata kemenangan milik Jokowi atau Prabowo, namun kemenangan itu adalah milik rakyat.

Oleh karenanya, lanjut Komaruddin, rakyat secara bersama-sama harus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan tentunya berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia.

Menjawab kekhawatiran akan adanya people power nanti, Komaruddin mengatakan bahwa sebenarnya pemilu merupakan sebuah gerakan people power yang menentukan masa depan Indonesia nanti yang tentunya mengikuti aturan yang ada. Begitulah seharusnya gerakan people power itu, bukan gerakan di jalan-jalan namun yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. (Ghita Intan-VOA)