Hery Dosinaen Desak Bupati san Walikota Rampungkan Pendataan Orang Asli Papua

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Hery Dosinaen mendesak seluruh pimpinan daerah di bumi cenderawasih, agar segera merampungkan pendataan jumlah orang asli Papua (OAP), guna menunjang kebutuhan pelaksanaan pembangunan di seluruh tanah ini.

Hal demikian disampaikan Sekda Hery, menyikapi akan habisnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua pada 2021 mendatang.

“Intinya keberlanjutan Otsus ini kan akan kami lanjut bahas pada musyawarah rencana pembangunan khusus (Musrenbangsus)”.

“Sebab sampai saat ini kita belum tahu apakah UU Otsus ini akan lanjut. Sehingga memang perlu ada satu kepastian dari pemerintah pusat, supaya lewat Musrembangsus ini kita beri pertimbangan dan usulan kepada pusat. Sehingga kita harap data pendukung seperti jumlah OAP maupun kebutuhan pembangunan harus dilaporkan,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Ia juga harapkan, seluruh kabupaten/kota mesti segera duduk bersama menyampaikan pendapat terkait keberlanjutan Otsus di Bumi Cenderawasih. Dengan demikian, hasil usulan itu bisa menjadi satu dokumen untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Intinya, mesti ada paradigma baru dan konsep yang lebih cemerlang. Dalam artian, kita harus berani menyusun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab 2021 sudah dekat, untuk itu semuanya harus dipersiapkan secara baik,” terangnya lagi.

Sebelumnya, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merekomendasi agar dana Otsus bagi Papua tidak berhenti di 2021. Hal itu, dikarenakan kondisi Papua yang dinilai masih membutuhkan banyak pembiayaan.

Kendati demikian, sampai hari ini prosesnya masih dalam diskusi di tingkat pusat untuk menentukan formatnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musa’ad, menyebut bila Otsus diperpanjang, kemungkinan besar format yang dipakai adalah block grant. Dalam artian, Otsus tak lagi dalam bentuk uang yang turun ke Papua. Melainkan, anggaran yang baru akan turun dengan menyesuaikan pada jumlah usulan Pemkab maupun Pemkot. (DiskominfoPapua)