Jokowi akan Sampaikan Masalah Ekonomi Digital dan Atasi Kesenjangan di KTT G-20
pada tanggal
28 Juni 2019
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana bertolak ke Osaka, Jepang untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20), di Osaka, Jepang, yang diselenggarakan 28-29 Juni 2019.Kepala Negara beserta rombongan berangkat dari Bandar Udara (bandara) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Kamis (27/06/2019) malam, dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Usai menyampaikan keterangan pers terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan pemilihan umum dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Jokowi mengatakan, dalam KTT tersebut dirinya akan berbicara dua hal.
“Yang pertama yang berkaitan dengan inovasi di bidang digital ekonomi dan juga yang kedua yang berkaitan upaya dalam mengatasi kesenjangan,” kata Presiden.
Saat konferensi pers Presiden juga akan mengingatkan kepada kolega-koleganya yang hadir, baik perdana menteri, presiden, maupun raja di G-20 terkait situasi dunia yang sekarang ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan dibayangi dengan isu perang dagang yang semakin besar.
“Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya,” ujar Presiden.
Sebagaimana diketahui, kelompok negara-negara Grup 20 atau disingkat G20 dibentuk pertama kali pada pertemuan G7 di Berlin, Jerman pada tahun 1999.
Pada bulan September tahun 2008, KTT G20 pertama kali digelar di Washington, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 20 (dua puluh) kepala negara.
Negara-negara tersebut di antaranya adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota Uni Eropa.
Harapan dengan diaktifkannya pertemuan G-20 adalah untuk menghindarkan dunia dari krisis global yang menjalar seperti yang terjadi tahun 1997-1998 dan 2007-2008. (Setkab)