Bank Indonesia Ungkap Tekanan Inflasi di Maluku Menurun pada Juni 2019

AMBON, LELEMUKU.COM - Bank Indonesia menyatakan Inflasi di Provinsi Maluku pada Juni 2019 menurun dan berada pada sasaran inflasi secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Juni 2019 tercatat mengalami inflasi 0,49% secara bulanan (month to month/mtm) atau sebesar 4,10% secara tahunan (year on year/yoy).

"Inflasi ini berada pada kisaran sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). Tekanan inflasi Maluku secara bulanan pada Juni 2019 tersebut menurun dibandingkan bulan Mei 2019 yang mengalami inflasi sebesar 1,59% (mtm) dan secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,69% (yoy)," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi dalam rilis media yang diterima Lelemuku.com pada Kamis (04/07/2019).

Dikatakan menurunnya tekanan inflasi pada bulan Juni utamanya disebabkan oleh menurunnya tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, dari sebesar 1,96% (mtm) pada Mei 2019, menjadi deflasi 0,32% (mtm).

"Berdasarkan data Survei Pemantauan Harga (SPH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, penurunan harga tiket pesawat pada Juni 2019 utamanya terjadi pada maskapai full service seperti Garuda Indonesia, terutama untuk rute Ambon-Jakarta dan Ambon-Makassar. Namun di sisi lain, maskapai Low Cost Carrier (LCC) masih menetapkan harga tiket yang cukup tinggi dan tidak terjadi penurunan terutama untuk rute penerbangan di dalam wilayah Maluku. Selain itu, menurunnya tekanan inflasi Maluku disebabkan oleh Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga, terutama pada subkelompok rekreasi. Cuaca dengan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah wisatawan ke Maluku yang sebagian besar destinasinya menawarkan wisata bahari," jelas dia.

Kelompok Bahan Makanan, kata Bambang turut memberikan sumbangan terhadap penurunan tekanan inflasi di Maluku. Pada bulan Juni 2019, Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan Mei 2019 yang mengalami inflasi 4,47% (mtm).

"Turunnya inflasi bahan makanan utamanya disebabkan oleh turunnya harga komoditas bumbu-bumbuan dan ikan segar yang masing-masing mengalami deflasi 6,52% (mtm) dan deflasi 2,73% (mtm). Konsistensi Pemerintah Daerah untuk memastikan alokasi 10% hasil tangkapan ikan ke pasar tradisional serta implementasi buffer stock 30% volume ikan segar di cold storage dapat menahan kenaikan harga ikan segar. Sedangkan penurunan harga bumbu-bumbuan disebabkan oleh cukup banyaknya pasokan komoditas bawang dan cabai dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan," paparnya.

Namun di sisi lain, inflasi Kelompok Sandang dan Makanan Jadi mengalami peningkatan pada bulan Juni 2019. Inflasi pada Kelompok Sandang disebabkan oleh naiknya harga pakaian laki-laki dan pakaian anak-anak, seperti kain sarung dan baju muslim sejalan dengan tingginya pemintaan masyarakat untuk perayaan Idul Fitri. Selanjutnya, inflasi Kelompok Bahan Makanan disebabkan oleh subkelompok minuman tidak beralkohol, seperti teh manis, kopi manis dan air kemasan.

Bambang mengatakan, TPID Maluku selalu berkoordinasi dengan TPID Kota dan Kabupaten untuk melakukan pengendalian inflasi. Pada bulan Juni, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID Kota Ambon yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon.

"Pemerintah Kota Ambon selalu melakukan pengawasan terhadap pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional. Dalam rapat tersebut dikemukakan bahwa salah satu penyebab kenaikan harga barang di Ambon adalah akibat biaya logistik yang tinggi, utamanya karena biaya bongkar muat pelabuhan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon akan melakukan koordinasi dengan Disnaker, Pelindo, perusahaan jasa kargo serta asosiasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk membahas tarif buruh bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindag juga akan melakukan inspeksi dan pengawasan penggunaan alat ukur standar (timbangan) di pasar tradisional," jelas dia.

Selanjutnya Rapat Koordinasi TPID juga dilakukan di Kota Tual. Rapat yang dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian Kota Tual tersebut membahas implementasi penggunaan screen house sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan saat musim hujan. Inflasi bahan makanan di Kota Tual masih cukup tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan.

"Selain itu, Kota Tual juga menjadi penopang pasokan bahan makanan bagi Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu, sebagian masyarakat Kota Tual masih cenderung enggan menggunakan uang logam, sehingga memicu inflasi, karena harga menjadi lebih mahal karena pedagang cenderung melakukan pembulatan harga ke atas," ungkap Bambang.

Ditegaskan, Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).

"Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga. Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif," tutup dia. (Laura Sobuber)