Djoko Siswanto dan Paulina Haning-Bullu Resmikan Penyalur BBM Satu Harga di Rote Ndao
pada tanggal
21 Juli 2019
BA'A, LELEMUKU.COM - Masyarakat di Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah berbahagia. Kini mereka dapat menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, setelah Pemerintah meresmikan pengoperasian SPBU Kompak di daerah tersebut, Jumat siang (19/07/2019).
Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto bersama Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu, General Manager MOR V PT Pertamina (Persero) Werry Prayogi, jajaran TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
"Melalui Program BBM Satu Harga, Pemerintah bersama Pertamina berkomitmen untuk terus menambah jumlah lembaga penyalur BBM di seluruh Indonesia. Ini merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang termasuk dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam kerangka negara kesatuan," ujar Plt. Dirjen Migas Djoko Siswanto.
Dengan adanya SPBU BBM Satu harga ini, masyarakat Rote Ndao yang sebelumnya harus mengeluarkan uang hingga Rp 15.000 per liter untuk mendapatkan BBM, kini cukup membayar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.
Djoko menambahkan, Menteri ESDM mewujudkan Nawacita Jokowi- Jusuf Kalla dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Badan Usaha Pelaksana Penugasan terus melakukan pemetaan lokasi sasaran program BBM Satu Harga. Program BBM Satu Harga di wilayah NTT telah beroperasi 2 titik di tahun 2017 dan 5 titik di tahun 2018. "Untuk tahun 2019 direncanakan dibangun 40 titik BBM 1 Harga di mana untuk wilayah NTT akan dibangun 9 titik BBM Satu Harga," jelas Djoko.
Sementara, Bupati Rote Ndao mengungkapkan bahwa kehadiran SPBU BBM Satu Harga disambut dengan penuh syukur oleh masyarakat Rote Ndao. "Kami atas nama Pemerintah Rote Ndao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM serta Pertamina yang telah memberikan perhatian bagi kami masyatakat Rote Ndao. Masyarakat dan pelaku usaha harus dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan," ucap Paulina.
Dia melanjutkan, masyarakat Rode Ndao terkadang mengalami kekurangan BBM, apalagi ketika musim hujan dan angin tiba. Oleh karena itu, Pertamina diharapkan dapat membangun jobber atau depot BBM mini di daerah tersebut. "Di Rote ini kadang-kadang ada kelangkaan BBM karena tidak ada penyeberangan. Terutama saat hujan dan angin. Kami mengharapkan dapat dibangun jobber untuk mengatasi masalah ini," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Dirjen Migas meminta Pertamina untuk membangun jobber di Rote Ndao. "Kami harapkan dapat dibangun jobber dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Suplai BBM ke SPBU Rote Ndao dipasok dari TBBM Tenau, Kupang, melalui kapal laut dan dilanjutkan mobil tangki dengan menempuh perjalanan sekitar 8 - 9 jam. SPBU ini memiliki kapasitas tangki pendam untuk Premium 40 KL, Solar 20 Kl dan Pertalite 20 KL. Sementara layanan di SPBU ini terdiri dari 8 nozzle, sebanyak 4 nozzle untuk Premium, 2 nozzle Solar dan 2 nozzle Pertalite dengan kapasitas sampai 50 KL/bulan.
Menurut General Manager MOR V PT Pertamina (Persero) Werry Prayogi, SPBU yang diresmikan hari ini telah uji coba operasi sejak 10 Mei 2019 dan adanya SPBU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan energi, khususnya BBM, bagi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendirian SPBU ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.
Secara nasional, sejak tahun 2017 hingga 2019 akan dibangun 170 titik BBM Satu Harga dan sampai saat ini Pemerintah telah meresmikan 138 titik BBM Satu Harga. Program BBM Satu Harga rencananya akan dilanjutkan hingga 2024 mendatang. (KESDM)
Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto bersama Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu, General Manager MOR V PT Pertamina (Persero) Werry Prayogi, jajaran TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
"Melalui Program BBM Satu Harga, Pemerintah bersama Pertamina berkomitmen untuk terus menambah jumlah lembaga penyalur BBM di seluruh Indonesia. Ini merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang termasuk dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam kerangka negara kesatuan," ujar Plt. Dirjen Migas Djoko Siswanto.
Dengan adanya SPBU BBM Satu harga ini, masyarakat Rote Ndao yang sebelumnya harus mengeluarkan uang hingga Rp 15.000 per liter untuk mendapatkan BBM, kini cukup membayar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.
Djoko menambahkan, Menteri ESDM mewujudkan Nawacita Jokowi- Jusuf Kalla dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Badan Usaha Pelaksana Penugasan terus melakukan pemetaan lokasi sasaran program BBM Satu Harga. Program BBM Satu Harga di wilayah NTT telah beroperasi 2 titik di tahun 2017 dan 5 titik di tahun 2018. "Untuk tahun 2019 direncanakan dibangun 40 titik BBM 1 Harga di mana untuk wilayah NTT akan dibangun 9 titik BBM Satu Harga," jelas Djoko.
Sementara, Bupati Rote Ndao mengungkapkan bahwa kehadiran SPBU BBM Satu Harga disambut dengan penuh syukur oleh masyarakat Rote Ndao. "Kami atas nama Pemerintah Rote Ndao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM serta Pertamina yang telah memberikan perhatian bagi kami masyatakat Rote Ndao. Masyarakat dan pelaku usaha harus dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan," ucap Paulina.
Dia melanjutkan, masyarakat Rode Ndao terkadang mengalami kekurangan BBM, apalagi ketika musim hujan dan angin tiba. Oleh karena itu, Pertamina diharapkan dapat membangun jobber atau depot BBM mini di daerah tersebut. "Di Rote ini kadang-kadang ada kelangkaan BBM karena tidak ada penyeberangan. Terutama saat hujan dan angin. Kami mengharapkan dapat dibangun jobber untuk mengatasi masalah ini," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Dirjen Migas meminta Pertamina untuk membangun jobber di Rote Ndao. "Kami harapkan dapat dibangun jobber dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Suplai BBM ke SPBU Rote Ndao dipasok dari TBBM Tenau, Kupang, melalui kapal laut dan dilanjutkan mobil tangki dengan menempuh perjalanan sekitar 8 - 9 jam. SPBU ini memiliki kapasitas tangki pendam untuk Premium 40 KL, Solar 20 Kl dan Pertalite 20 KL. Sementara layanan di SPBU ini terdiri dari 8 nozzle, sebanyak 4 nozzle untuk Premium, 2 nozzle Solar dan 2 nozzle Pertalite dengan kapasitas sampai 50 KL/bulan.
Menurut General Manager MOR V PT Pertamina (Persero) Werry Prayogi, SPBU yang diresmikan hari ini telah uji coba operasi sejak 10 Mei 2019 dan adanya SPBU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan energi, khususnya BBM, bagi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendirian SPBU ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.
Secara nasional, sejak tahun 2017 hingga 2019 akan dibangun 170 titik BBM Satu Harga dan sampai saat ini Pemerintah telah meresmikan 138 titik BBM Satu Harga. Program BBM Satu Harga rencananya akan dilanjutkan hingga 2024 mendatang. (KESDM)