Gatot Eddy Pramono Soroti Politik Identitas di Medsos Berkaitan Tantangan Demokrasi

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si., melihat masifnya penggunaan media sosial di masyarakat sebagai tantangan demokrasi di Indonesia. Kapolda melihat bahaya dari tersebarnya berita bohong atau hoaks di media sosial, terutama yang bernuansa politik identitas.

“Media sosial itu tantangan buat kita. Di tengah-tengah kita melaksanakan demokrasi karena banyak sekali isu-isu, berita-berita hoaks, ujaran-ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Kapolda PMJ dalam kuliah umumnya di kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/07/2019).

Kapolda menekankan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang didominasi kelompok kelas bawah berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Ia juga menyoroti perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat kelas bawah yang tergolong ekstrem.

“Di Indonesia, kondisi masyarakat low class nilai-nilai primordialisme itu semakin meningkat. Pertama terkait ras, suku, agama, kedaerahan, dan bahasa itu semakin mengental dan menguat. Perbedaan ekstrem ini yang mereka angkat. Dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi konflik sosial,” paparnya lebih lanjut.

Isu SARA yang berbau politik identitas ini dinilai Gatot sebagai akar dari tindakan yang intoleran dan radikal. Ini juga menjadi berbahaya karena mereka yang terpapar oleh paham ini disebut tidak jarang memiliki keinginan merebut kekuasaan atau memisahkan diri.

“Ke depan itu adalah primordialisme yang muncul seperti politik identitas, radikalisme, intoleransi. Menguatnya kritis identitas dan nasionalisme sempit membuat mereka ingin memisahkan diri dari negara induknya, banyaknya konflik horizontal, adanya insurgency, aktor nonstate juga menggunakan sumber daya militer, politik yang dia miliki untuk merebut kekuasaan atau dia untuk memindahkan, memisahkan kekuasaan. Ini yang terjadi,” sambung Jenderal Bintang Dua itu.

Melihat kondisi tersebut, ia melihat hal ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat dan aparat penegak hukum, tapi juga pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membuat regulasi mengenai penyebaran berita hoaks.

“Kemudian juga perlu regulasi yang mengatur supaya juga nanti berita hoax ini tidak mudah tersebar, termasuk pemilihan platform terlibat di dalam itu,” pungkas Mantan Wakapolda Sulsel itu. (HumasPolri)