Murad Ismail Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama di Provinsi Maluku

AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn) Murad Ismail melantik serta mengambil sumpah 10 pejabat tinggi pratama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Pelantikan yang berlangsung di lantai 7 kantor Gubernur,  Selasa (23/07/2019)  dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Haryono Triyono,  Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Rektor Unpatti, M.Sapteno serta pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku.

Ke-10 pejabat eselon II yang dilantik  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 114 Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, masing-masing  Luthfi Rumbia yang semula Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menempati jabatan batu sebagai Staf Ahli Gubernur.

Pengganti Rumbia adalah Zulkifli Anwar yang sebelumnya menjabat Assisten III Sekda Bidang Pembangunan dan Ekonomi.

Posisi yang ditinggalkan Zulkifli Anwar, selanjutnya ditempati Kasrul Selang yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Martha Nanlohy yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku juga turut digeser. Ia kita menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Penggantinya adalah Fauzan Khatib yang sebelumnya menjabat Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Jabatan yang ditinggalkan Fauzan Khatib ditempati Suryadi Sabirin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Selain itu, ada juga Justini Pawa yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Haulussy dipercayakan sebagai Kepala Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku.

Poppy Bachmid sebelumnya menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri dipercayakan mengemban tugas sebagai Kepala Biro Kesra setda Maluku.

Sementara Habiba Saimima yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata digeser sebagai sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Sementara Ronny S Tairas yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Perekonomiam, dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bergesernya posisi para pejabat tersebut membuat saat ini ada empat jabatan eselon II yang mengalami kekosongan yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktur RSUD dan Kepala BPSDM Maluku.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pejabat merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi dengan pertimbangan seobyektif mungkin dan ditetapkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

“Penataan birokrasi yang kita lakukan pada hari ini, hendaklah dimaknai sebagai sebuah kebutuhan organisasi agar seluruh kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat di akselerasi yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku,’’ ungkap gubernur.

Dikatakan, secara normatif, penataan birokrasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Gubernur lantas menegaskan beberapa hal strategis yang harus dilaksanakan para pejabat yang sudah dilantik yakni, pertama segera lakukan konsolidasi internal dan kuasai betul tugas pokok dan fungsi pada jabatan dan tempat yang baru.

“Selesaikan rencana kerja dan rencana strategis masing-masing OPD dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku,”tegas gubernur

Kedua, pastikan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berpihak pada rakyat yang berbasis pada percepatan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar dan mendorong peningkatan prestasi serta pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, perkokoh jalinan kerja atau networking yang solid dan sinergitas melalui koordinasi dan komunikasi dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja dan semua pemangku kepentingan.

“Peka dan tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” kata gubernur mengingatkan.

Keempat, memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

“Bekerjalah dengan keras, cerdas, jujur dan inovatif serta melayani masyarakat kita dengan hati, karena pemerintah itu hadir  pada hakekatnya untuk melayani masyarakat,” tegasnya lagi.

Kelima, junjung tinggi integritas sebagai pejabat publik dan ASN serta pegang teguh sumpah janji yang telaH diikarkan.

“Dan hindari diri dari segala bentuk praktek KKN sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, dan melayani,” tandas gubernur. (HumasMaluku)