Nurdin Abdullah Dorong OPD diSulawesi Selatan Hasilkan Program Prioritas
pada tanggal
12 Juli 2019
MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menyampaikan rencana penganggaran tahun 2020 mendatang. Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki program strategis, tidak diberikan anggaran.
Mekanismenya, seluruh OPD akan diberikan anggaran rutin terlebih dahulu.
“Kita kasih anggaran rutin dulu semua, jadi semua masuk pada anggaran belanja langsung. Yang mana yang harus kita dorong untuk menjadi skala prioritas,” kata Nurdin Abdullah, usai Rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Kamis (11/7).
Lanjut Nurdin, walaupun mereka memiliki program tapi tidak sinergi dengan yang lain, output dan outcomenya tidak jelas, juga tidak akan mendapatkan anggaran.
“Makanya saya bilang tidak bisa,” sebutnya.
Ia pun pada kesempatan tersebut meminta dukungan DPRD, agar anggaran yang dimiliki memiliki dampak yang besar pada masyarakat. Gubernur ingin APBD satu rupiah pun harus dinikmati oleh rakyat.
“Saya ingin DPRD lebih saklek di situ, sayang anggaran banyak tetapi impactnya kecil. Coba bayangin pulau-pulau kita butuh air bersih. Itu jelas, kalau itu coba kita hadirkan air bersih, hadirkan listrik dan sistem transportasi lebih bagus. Saya kira hal-hal seperti ini yang di depan mata,” harapnya.
Lantas apa yang akan dilakukan oleh OPD yang tidak diberikan anggaran selama setahun, Nurdin menjelaskan, terdapat anggaran lain.
“Kan ada anggaran rutin, terus ada anggaran kementerian, banyak, ini khusus APBD kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Gubernur menekankan, tahun depan tidak ingin lagi ada kegiatan di awal tahun baru perencanaan. Perencanaannya tahun ini sudah harus tuntas. Sehingga pada bulan Januari sudah mulai bekerja.
“Kita ingin tahun ini sudah tuntas. Januari sudah mulai bekerja,” ujarnya. (HumasSulsel)
Mekanismenya, seluruh OPD akan diberikan anggaran rutin terlebih dahulu.
“Kita kasih anggaran rutin dulu semua, jadi semua masuk pada anggaran belanja langsung. Yang mana yang harus kita dorong untuk menjadi skala prioritas,” kata Nurdin Abdullah, usai Rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Kamis (11/7).
Lanjut Nurdin, walaupun mereka memiliki program tapi tidak sinergi dengan yang lain, output dan outcomenya tidak jelas, juga tidak akan mendapatkan anggaran.
“Makanya saya bilang tidak bisa,” sebutnya.
Ia pun pada kesempatan tersebut meminta dukungan DPRD, agar anggaran yang dimiliki memiliki dampak yang besar pada masyarakat. Gubernur ingin APBD satu rupiah pun harus dinikmati oleh rakyat.
“Saya ingin DPRD lebih saklek di situ, sayang anggaran banyak tetapi impactnya kecil. Coba bayangin pulau-pulau kita butuh air bersih. Itu jelas, kalau itu coba kita hadirkan air bersih, hadirkan listrik dan sistem transportasi lebih bagus. Saya kira hal-hal seperti ini yang di depan mata,” harapnya.
Lantas apa yang akan dilakukan oleh OPD yang tidak diberikan anggaran selama setahun, Nurdin menjelaskan, terdapat anggaran lain.
“Kan ada anggaran rutin, terus ada anggaran kementerian, banyak, ini khusus APBD kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Gubernur menekankan, tahun depan tidak ingin lagi ada kegiatan di awal tahun baru perencanaan. Perencanaannya tahun ini sudah harus tuntas. Sehingga pada bulan Januari sudah mulai bekerja.
“Kita ingin tahun ini sudah tuntas. Januari sudah mulai bekerja,” ujarnya. (HumasSulsel)