Fraksi Demokrat di Parlemen Amerika Serikat Luncurkan Babak Baru Penyelidikan Pemakzulan
pada tanggal
05 Desember 2019
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Fraksi Demokrat di Dewan Parlemen Rakyat Amerika meluncurkan babak baru penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump Rabu (4/12/2019), sementara penyelidikan pindah ke Komite Kehakiman. DPR yang mayoritas Demokrat diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara pada akhir tahun tentang apakah akan memakzulkan presiden karena diduga menahan hampir $4 juta bantuan Amerika ke Ukraina untuk keuntungan politiknya sendiri. Tetapi langkah berikutnya akan berada di Senat Amerika, di mana semuanya tampak jauh lebih menguntungkan bagi Trump.
Komite Intelijen DPR Amerika mengumpulkan fakta-fakta, seperti disampaikan oleh ketuanya, Adam Schiff. “Laporan ini mencatat sebuah skema oleh Presiden Amerika Serikat untuk memaksa negara sekutu, Ukraina – yang berperang melawan negara musuh, Rusia – untuk melakukan pekerjaan kotor politik bagi presiden,” jelasnya.
Meringkas investigasi yang telah dilakukan selama tiga bulan dan kesaksian berminggu-minggu, kini Komite Intelijen menyampaikan laporannya kepada Komite Kehakiman DPR. Panel itu diketuai oleh Jerry Nadler yang akan memimpin sidang pada hari Rabu ini untuk menentukan apakah tindakan presiden tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikenai pemakzulan. Namun, kasus ini menurut Partai Republik di Komite itu belum terbukti, seperti dijelaskan oleh salah seorang anggotanya, Doug Collins.
“Ini akan menjadi pemakzulan pertama yang pernah terjadi dengan tidak hanya fakta yang diperdebatkan tetapi fakta yang bertentangan. Apakah ada ‘tindakan balas jasa’? Apakah ada tekanan yang sebenarnya, sementara kedua orang yang melakukan pembicaraan telepon, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Zelinskiy keduanya mengatakan tidak ada yang salah,” kata Doug.
Presiden Trump menyebut sidang pemakzulan yang diadakan oleh Partai Demokrat sebagai lelucon. “Saya kira sangat tidak patriotik bagi Partai Demokrat untuk mementaskan pertunjukan seperti itu. Saya pikir itu adalah hal yang buruk bagi negara kita,” komentarnya.
Jajak pendapat menunjukkan warga Amerika terbagi mengenai pemakzulkan Presiden Trump. Tetapi penyalahgunaan kekuasaan oleh Trump membenarkan langkah yang serius itu, kata Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen DPR.
“Apakah kita siap mengatakan bahwa, untuk selanjutnya, kita harus berharap dari presiden ini dan mereka yang mengikutinya bahwa akan ada kebusukan di mana keamanan nasional negara akan dipertaruhkan, di mana sumpah jabatan akan tidak begitu berarti?,” kata Adam Schiff.
Penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadi salah satu pasal-pasal pemakzulan yang dirancang oleh Komite Kehakiman DPR untuk pemungutan suara penuh di DPR AS akhir Desember mendatang, yang akan menjadi dasar persidangan di Senat AS yang dikuasai oleh Partai Republik.
Mitch McConnell, Ketua Fraksi Mayoritas dari Partai Republik di Senat mengatakan,“Negara tidak punya waktu menghadapi taktik baru ini, yang terobsesi dengan pemakzulan dan menghambat segala hal lainnya.”
Tetapi presiden melihat sidang yang akan diadakan itu sebagai kesempatan untuk membela diri. “Sidang ini akan adil di Senat. Saya ingin Mike Pompeo, saya ingin Rick Perry, dan banyak orang lainnya bersaksi, tetapi saya tidak ingin mereka bersaksi di DPR yang gagal total,” kata Trump.
Sidang di Senat kemungkinan akan dimulai awal tahun depan. Sedikitnya dua puluh Senator Partai Republik harus memutuskan Trump bersalah atas pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenai pemakzulan yang menyebabkan pemecatannya dari jabatan. (VOA)
Komite Intelijen DPR Amerika mengumpulkan fakta-fakta, seperti disampaikan oleh ketuanya, Adam Schiff. “Laporan ini mencatat sebuah skema oleh Presiden Amerika Serikat untuk memaksa negara sekutu, Ukraina – yang berperang melawan negara musuh, Rusia – untuk melakukan pekerjaan kotor politik bagi presiden,” jelasnya.
Meringkas investigasi yang telah dilakukan selama tiga bulan dan kesaksian berminggu-minggu, kini Komite Intelijen menyampaikan laporannya kepada Komite Kehakiman DPR. Panel itu diketuai oleh Jerry Nadler yang akan memimpin sidang pada hari Rabu ini untuk menentukan apakah tindakan presiden tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikenai pemakzulan. Namun, kasus ini menurut Partai Republik di Komite itu belum terbukti, seperti dijelaskan oleh salah seorang anggotanya, Doug Collins.
“Ini akan menjadi pemakzulan pertama yang pernah terjadi dengan tidak hanya fakta yang diperdebatkan tetapi fakta yang bertentangan. Apakah ada ‘tindakan balas jasa’? Apakah ada tekanan yang sebenarnya, sementara kedua orang yang melakukan pembicaraan telepon, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Zelinskiy keduanya mengatakan tidak ada yang salah,” kata Doug.
Presiden Trump menyebut sidang pemakzulan yang diadakan oleh Partai Demokrat sebagai lelucon. “Saya kira sangat tidak patriotik bagi Partai Demokrat untuk mementaskan pertunjukan seperti itu. Saya pikir itu adalah hal yang buruk bagi negara kita,” komentarnya.
Jajak pendapat menunjukkan warga Amerika terbagi mengenai pemakzulkan Presiden Trump. Tetapi penyalahgunaan kekuasaan oleh Trump membenarkan langkah yang serius itu, kata Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen DPR.
“Apakah kita siap mengatakan bahwa, untuk selanjutnya, kita harus berharap dari presiden ini dan mereka yang mengikutinya bahwa akan ada kebusukan di mana keamanan nasional negara akan dipertaruhkan, di mana sumpah jabatan akan tidak begitu berarti?,” kata Adam Schiff.
Penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadi salah satu pasal-pasal pemakzulan yang dirancang oleh Komite Kehakiman DPR untuk pemungutan suara penuh di DPR AS akhir Desember mendatang, yang akan menjadi dasar persidangan di Senat AS yang dikuasai oleh Partai Republik.
Mitch McConnell, Ketua Fraksi Mayoritas dari Partai Republik di Senat mengatakan,“Negara tidak punya waktu menghadapi taktik baru ini, yang terobsesi dengan pemakzulan dan menghambat segala hal lainnya.”
Tetapi presiden melihat sidang yang akan diadakan itu sebagai kesempatan untuk membela diri. “Sidang ini akan adil di Senat. Saya ingin Mike Pompeo, saya ingin Rick Perry, dan banyak orang lainnya bersaksi, tetapi saya tidak ingin mereka bersaksi di DPR yang gagal total,” kata Trump.
Sidang di Senat kemungkinan akan dimulai awal tahun depan. Sedikitnya dua puluh Senator Partai Republik harus memutuskan Trump bersalah atas pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenai pemakzulan yang menyebabkan pemecatannya dari jabatan. (VOA)