Herry Naap Serahkan DPA Tahun 2020 Kepada OPD yang Telah Rampungkan SPJ 2019

Artikel diedit dan dipublikasikan oleh Redaksi#1 pada tanggal 30 Januari 2020

BIAK, LELEMUKU.COM – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020, di Gedung Wanita, Kamis (30/01/2020).

Penyerahan DPA itu dilakukan langsung oleh Bupati Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd dan hanya OPD yang telah melengkapi SPJ berhak mendapatkan DPA tahun 2020, sementara OPD yang belum lengkap dipending atau ditunda pemberiannya hingga dengan SPJ tahun 2019 telah dilengkapi.

Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan dengan penyerahan DPA itu maka diharapkan semua program wajib direaliasikan secapatnya di lapangan. Sementara OPD yang belum mendapatkan DPA dengan tegas diminta supay segera melangkapi sejumlah kekurangan dari SPJ-nya.

“Jadi selama SPJ belum dilengkapi maka OPD terkait tidak boleh mendapatkan DPA, karenanya segera lengkapi SPJ itu,” ujar Bupati.

Adapun beberapa OPD yang secara simbolis telah merima DPA masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemungkiman, Distrik Biak Kota dan beberapa OPD lainnya. Sedangkan OPD lainnya khususnya yang belum menyelesaikan laporan pertanggumgjawaban tahun lalu belum bisa mendapatkan DPA tersbut.

Dalam kesempatan itu Bupati Herry A. Naap kembali mengingatkan kepada masing—masing pimpinan OPD supaya tetap membangun komunikasi dan koordinasi, membagikan DPA kemasing-masing pejabatnya minimal ditingkat pejabat eselon III sehingga juga dapat mengetahui semua program di bidangnya.

“Tidak boleh ada Kepala Dinas atau pimpinan OPD yang menyimpan DPA, harus diketahui bawahannya, Kabid atau pejabat lainnya juga harus tahu. Bagaimana kita berbicara trasparansi, reformasi terhadap pengelolaan tata pemerintahan dan keuangan kalau DPA saja disembunyi mati, semua harus transparan,” imbuh Bupati.

Dalam kesempatan itu juga Bupati kembali secara tegas mengingatkan kepada masing-masing pimpinan OPD dan bendahara supaya memperhatikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik dan tepat waktu. Transparansi anggaran ditegaskan pula menjadi perhatian serius dimasing-masing OPD.

Sekedar diketahui, pendapatan daerah di APBD tahun 2020 sebesar Rp. 1.349.697.225.940,65 (Rp. 1,34 triliun). Jumlah pendapatan daerah sebesar itu masing-masing bersumber dari PAD sebesar Rp. 143.213.241.353,36, lalu dana perimbangan sebesar Rp. 913.732.826.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 292.751.158.587,29. (HumasBiakNumfor)