Murad Ismail Resmikan Sejumlah Proyek di Seram Bagian Timur
KUFAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), meresmikan sejumlah proyek dan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat.
Peresmian proyek pemerintah yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dilakukan oleh Gubernur saat berkunjung ke Desa Kufar, Kecamatan Tutuktolu, Selasa (11/2).
Di Kufar, Gubernur juga menyerahkan bantuan dana BUMDes, Sertifikat dan Bantuan Rumah Layak Huni, Life Jaket, Alat Pertanian (pengolahan pangan lokal sagu), dan bantuan pembangunan rumah ibadah.
Gubernur meresmikan dan menandatangani prasasti tiga proyek jembatan di ruas Jalan Nasional Trans Seram yakni Jembatan Wai Artafela (Kecamatan Kiandarat), Jembatan Tatalas (Kecamatan Pulau Gorom), dan Jembatan Wai Suru (Kecamatan Siritaun Wida Timur).
“Semoga proyek pemerintah yang dibangun di SBT ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” katanya.
Selain tiga jembatan itu, ada juga proyek Sarana dan Prasarana Air Baku di Negeri Miran Raya, Kecamatan Pulau Gorom, dan Progam Pamsimas III yakni penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat untuk 26 desa yang tersebar di Kecamatan Wakate, Gorom Timur, Pulau Gorom, Tutuktolu, Siwalalat, Kian Darat, dan Kecamatan Seram Timur.
Di kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh instansi vertikal dan OPD Provinsi Maluku untuk mempercepat program Pembangunan dalam rangka membuka keterisolasian wilayah di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa ini. “Terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini belum terjamah oleh program pembangunan secara berkelanjutan,” pesan purnawirawan polisi berpangkat Irjen Pol ini.
Ia berpesan, untuk membangun Maluku, jangan pernah merasah jenuh. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Ini sangat penting untuk membangun Maluku, khususnya kabupaten SBT,” jelasnya.
Di kesempatan itu juga, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini meminta agar tata kelola Dana Desa perlu dilakukan secara baik dan tertanggungjawab demi pembangunan di desa-desa.
“Pak bupati, Dana Desa itu dikasih pendampingan yang benar, karena Dana Desa tujuannya untuk membangun desa seperti drainase, jalan-jalan setapak dan lainnya,” imbaunya.
Dari tahun ke tahun, kata Gubernur, Maluku belum maksimal dalam penyerapan dan realisasi penggunaan Dana Desa. Bahkan sampai saat ini, lanjut dia, masih banyak Dana Desa yang aparatur desanya tidak tahu apa yang mau mereka kerjakan. Untuk itu, dia meminta agar pejabat terkait diberikan pendampingan.
“Dana Desa diberikan ke desa untuk membangun desa dan mengupah masyarakat desa yang mengerjakannya, tidak panggil orang dari luar untuk bekerja. Jadi harus ada pendampingan yang baik,” pintanya.
Dia menegaskan, tidak akan segan-segan untuk mempersoalkan apabila ada pejabat yang memotong Dana Desa.
‘Kasihan masyarakat desanya. Jadi, kalau ada yang mau main-main dengan Dana Desa, saya bisa persoalkan nanti,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa tugas Gubernur sebagai kepala daerah, termasuk Bupati yakni dua plus satu. Pertama, kepala daerah harus mampu mengentaskan kemiskinan. Kedua, kepala daerah harus bisa mensejahterahkan rakyatnya. Plus satunya adalah, kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan sumberdaya alam yang ada untuk dinikmati oleh generasi sekarang dan akan datang.
“Jadi Bupati juga harus mampu mengentaskan kemiskinan, dan harus mampu mensejahterakan masyarakatnya. Buka tugas kepala daerah itu hanya mengurusi APBD,” ujarnya.
Peremian dan penandatanganan sejumlah proyek pemerintah di SBT yang dilakukan oleh Gubernur itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting yakni Ketua DPRD Maluku, Sekda Maluku, para pimpinan OPD di lingkup Provinsi Maluku, para pimpinan Balai UPT Kementerian PUPR di wilayah Maluku, Bupati dan wakil Bupati SBT bersama jajarannya, serta masyarakat. (HumasMaluku)