Murad Ismail Ungkap Beban Maluku Menjadi Daerah Kepulauan di Rakornas Investasi 2020

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/02/2020). Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo itu diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dengan mengusung tema “Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju”.

Selain Gubernur Maluku, Rakornas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja ini juga dihadiri seluruh Pejabat Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati, Walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Gubernur Murad mengatakan, dalam forum Rakornas ini dibahas kemudahan, kepastian dan keamanan bagi investor untuk menyelesaikan masalah investasi di daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang mewajibkan seluruh Menteri, Kepala Lembaga untuk mendelegasikan layanan perizinan berusaha dan fasilitas investasi ke BKPM.

“Pada prinsipnya, perubahan proses perizinan perlu dipahami oleh seluruh aparat pemerintah daerah yang menangani pelayanan dan pemberian perizinan,” ujarnya.

Di sela-sela Rakornas, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan Maluku kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

“Wilayah kami sangat luas dibandingkan luas wilayah provinsi lainnya di Indonesia, tapi sebagian besarnya adalah lautan. Untuk pergi ke satu kota kabupaten saja, saya bisa butuh waktu sampai dua jam, sementara APBD kami kecil sekali,” ujarnya.

Menurut Gubernur, kondisi keuangan Maluku saat ini tidak sebanding dengan beban pembangunan dan tingkat kemahalan di daerah. Kondisi ini kerap menyebabkan defisit anggaran setiap tahun.

“Saat saya menjabat sebagai Gubernur 2019 lalu, kondisi keuangan daerah ternyata sudah defisit ratusan juta. Akhirnya ada proyek yang sudah jalan, saya belum bayari. Kalau sudah selesai 50 persen, baru saya bayar,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Menkeu berujar, kondisi ini sangat ironi karena sebagian daerah di Indonesia mengalami surplus (kelebihan) anggaran sehingga anggaranya masih ada di bank, sementara daerah lain mengalami defisit. Dia meminta Gubernur untuk kembali mengecek jumlah hutangnya, dan melaporkan kepadanya.

“Nanti tolong dicek ya, berapa hutangnya. Nanti laporkan kepada saya,” ujarnya.

Gubernur sangat berharap, adanya perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat kepada Maluku karena beban pembangunan sebagai daerah kepulauan sangatlah berat, bila dibandingkan daerah bercirikan kontinental (daratan).

Sementara itu, acara Rakornas Investasi tahun 2020 diisi dengan serangkaian diskusi yang menampilkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jend Polisi Idham Aziz, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Rakornas juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor. (HumasMaluku)