Harry Azhar Azis Ungkap Pemprov Sulut Raih WTP 6 Kali Berturut

MANADO, LELEMUKU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Tahun Anggaran 2019 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tengah paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/05/2020).

Acara dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw. Dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, tiga wakil ketua DPRD yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok. Terlihat juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis hadir secara virtual dalam penyerahan LHP tersebut.

Harry Azhar Azis memaparkan, opini WTP ini didapatkan Pemprov setelah memenuhi empat kriteria penilaian. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan elektabilias sistem pengendalian intern (SPI). “Ini opini WTP keenam kali berturut,” ujarnya.

Atas hasil tersebut, Azis memberikan rekomendasi serta tindaklanjut terhadap LHP tersebut.

“Pemprov Sulut wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” tegas Azis.

''Pencapaian harus dibarengi dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu penurunan angka kemiskinan, penurunan angka  pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Gini Rasio," tandasnya.

Menyikapi itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi yang tinggi terhadap kinerja BPK RI.

“Secara lembaga, kami DPRD Sulut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI meski di tengah kondisi seperti ini terus melakukan pemeriksaan LHP atas laporan keuangan Sulut Tahun Anggaran 2019. Ini merupakan wujud BPK sebagai lembaga pengawasan,” pungkas Andrei Angouw.

Terlihat hadir dalam Rapat Paripurna ini Forkopimda Prov. Sulut, Anggota DPRD Prov. Sulut, Sekda Prov. Sulut dan Jajaran Pemprov. Sulut. (DKIPSsulut)