Retno Marsudi Ungkap Titik Debarkasi Pekerja Migran Indonesia di Bandara Soekarno Hatta dan Ngurah Rai
pada tanggal
13 Mei 2020
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, menyampaikan mengenai masalah titik debarkasi terutama adalah untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni Bandar Udara (bandara) Soekarno Hatta dan Ngurah Rai.
“Jadi dapat saya sampaikan misalnya pada saat kita bicara mengenai masalah bandar udara (bandara) ada dua titik yang selama ini kita pergunakan terutama untuk menampung atau sebagai pintu masuk untuk para ABK kita yaitu bandara di Soekarno-Hatta dan juga di Ngurah Rai,” ujar Menlu saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), Senin (11/5/2020).
Ia menambahkan untuk pelabuhan akan menggunakan Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Sementara untuk WNI yang pulang melalui laut, lanjut Menlu, dari Malaysia maka melalui pelabuhan di Batam dan Tanjung Balai Karimun.
“Sementara dari Malaysia yang melalui darat, maka perbatasan Entikong, Aruk, dan Badau,” imbuh Menlu.
Itu adalah, sambung Menlu, entry points yang dipergunakan tentunya untuk Malaysia karena karakteristiknya berbeda, misalnya ada darat maka ada beberapa titik yang harus dilakukan dipersiapkan melalui jalur darat.
Terkait dengan kondisi warga negara Indonesia di luar negeri, Menlu sampaikan bahwa Pemerintah terus, dari semua perwakilan RI di luar negeri, melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia yang di bawah akreditasi masing-masing perwakilan.
“Hotline kita sudah dari sejak awal berfungsi sehingga jika ada warga negara Indonesia yang memerlukan bantuan dari perwakilan kita di luar negeri maka tentunya merupakan kewajiban dari perwakilan untuk membantu mereka,” tandas Menlu.
Menurut Menlu, selain misalnya bantuan seperti yang disampaikan mengenai masalah sembako, di beberapa titik lain, Menlu juga sebutkan Pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan.
“Misalnya banyak mahasiswa kita atau beberapa warga negara kita yang memerlukan bantuan untuk hand sanitizer, kemudian masker, dan lain-lain, sehingga ini juga kita bantu. Misalnya di wilayah Timur Tengah, ini tidak hanya masalah sembako kemudian kebutuhan kesehatan yang diperlukan,” ujarnya.
Jadi, menurut Menlu, variannya berbeda-beda sesuai dengan keperluan dari warga negara Indonesia.
“Di Timur Tengah kita sudah mendistribusikan 19.083 paket bantuan, kemudian di Eropa 3.350, dan di wilayah lain sama,” imbuhnya.
Intinya, Menlu jelaskan apapun yang bisa dilakukan, akan dilakukan untuk membantu warga negara Indonesia.
“Belum lagi yang sifatnya fasilitasi untuk repatriasi mandiri kepulangan warga negara kita,” pungkas Menlu.
PCR Test Kit
Untuk PCR test kit, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa saat ini memang masih uji validasi dan registrasi.
“Setelah uji validasi dan registrasi itu selesai maka segera dimulai produksi. Karenanya akhir bulan ini kita targetkan kita bisa produksi 50 ribu,” ujar Menristek.
Jadi katakan, Menristek sampaikan awal Juni itu sudah bisa dipakai yang 50 ribu test kit tersebut karena sebenarnya kapasitas industrinya bisa lebih dari 50 ribu.
“Cuma karena kita masih menunggu uji validasi dan registrasi maka yang diproduksi itu 50 ribu,” pungkas Menristek. (PSP)
“Jadi dapat saya sampaikan misalnya pada saat kita bicara mengenai masalah bandar udara (bandara) ada dua titik yang selama ini kita pergunakan terutama untuk menampung atau sebagai pintu masuk untuk para ABK kita yaitu bandara di Soekarno-Hatta dan juga di Ngurah Rai,” ujar Menlu saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), Senin (11/5/2020).
Ia menambahkan untuk pelabuhan akan menggunakan Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Sementara untuk WNI yang pulang melalui laut, lanjut Menlu, dari Malaysia maka melalui pelabuhan di Batam dan Tanjung Balai Karimun.
“Sementara dari Malaysia yang melalui darat, maka perbatasan Entikong, Aruk, dan Badau,” imbuh Menlu.
Itu adalah, sambung Menlu, entry points yang dipergunakan tentunya untuk Malaysia karena karakteristiknya berbeda, misalnya ada darat maka ada beberapa titik yang harus dilakukan dipersiapkan melalui jalur darat.
Terkait dengan kondisi warga negara Indonesia di luar negeri, Menlu sampaikan bahwa Pemerintah terus, dari semua perwakilan RI di luar negeri, melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia yang di bawah akreditasi masing-masing perwakilan.
“Hotline kita sudah dari sejak awal berfungsi sehingga jika ada warga negara Indonesia yang memerlukan bantuan dari perwakilan kita di luar negeri maka tentunya merupakan kewajiban dari perwakilan untuk membantu mereka,” tandas Menlu.
Menurut Menlu, selain misalnya bantuan seperti yang disampaikan mengenai masalah sembako, di beberapa titik lain, Menlu juga sebutkan Pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan.
“Misalnya banyak mahasiswa kita atau beberapa warga negara kita yang memerlukan bantuan untuk hand sanitizer, kemudian masker, dan lain-lain, sehingga ini juga kita bantu. Misalnya di wilayah Timur Tengah, ini tidak hanya masalah sembako kemudian kebutuhan kesehatan yang diperlukan,” ujarnya.
Jadi, menurut Menlu, variannya berbeda-beda sesuai dengan keperluan dari warga negara Indonesia.
“Di Timur Tengah kita sudah mendistribusikan 19.083 paket bantuan, kemudian di Eropa 3.350, dan di wilayah lain sama,” imbuhnya.
Intinya, Menlu jelaskan apapun yang bisa dilakukan, akan dilakukan untuk membantu warga negara Indonesia.
“Belum lagi yang sifatnya fasilitasi untuk repatriasi mandiri kepulangan warga negara kita,” pungkas Menlu.
PCR Test Kit
Untuk PCR test kit, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa saat ini memang masih uji validasi dan registrasi.
“Setelah uji validasi dan registrasi itu selesai maka segera dimulai produksi. Karenanya akhir bulan ini kita targetkan kita bisa produksi 50 ribu,” ujar Menristek.
Jadi katakan, Menristek sampaikan awal Juni itu sudah bisa dipakai yang 50 ribu test kit tersebut karena sebenarnya kapasitas industrinya bisa lebih dari 50 ribu.
“Cuma karena kita masih menunggu uji validasi dan registrasi maka yang diproduksi itu 50 ribu,” pungkas Menristek. (PSP)