Joko Widodo Minta Penanganan Pandemi COVID-19 Harus Ada Terobosan

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 agar semua bekerja tidak linear dan ada terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat.

“Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepat penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/6/2020).

Hal itu bisa dilakukan, menurut Presiden, dengan menambah personel dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran masih tinggi.

“Mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan dan betul-betul manajemennya, dua hal tadi kita kontrol provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, ini enggak akan ada pergerakan yang signifikan,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta dilihat betul daerah-daerah yang mulai memasuki ke new normal, tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan bantuan, ada guidance dari pusat sehingga daerah tidak salah.

“Ada prakondisi, ada ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan,” kata Presiden.

Kepala Negara juga meminta adanya pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran dilibatkan.

“Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini,” ujar Presiden.

Ia juga meminta adanya penjelasan sebelum dilaksanakannya pemeriksaan PCR maupun rapid test sehingga tidak ditolak oleh masyarakat.

“Ini karena apa, ya mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” jelas Presiden. (Setkab)