Inilah Isi Pidato Perdana Menteri Maroko, Saad-Eddine El Othmani di Debat Umum PBB ke 75

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Saad-Eddine El Othmani, Perdana Menteri dan Kepala Pemerintah Maroko, saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan sekarang ini lebih penting dari sebelumnya untuk melaksanakan reformasi di dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga Organisasi dapat lebih menanggapi tantangan modern.

"Membangun sistem multilateral yang efektif yang mencakup komponen keamanan kesehatan global yang kuat bukan lagi sebuah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan," kata dia.

Dijelaskan pemberian vaksin COVID-19 yang mendesak dengan cara yang adil dan setara akan menjadi contoh dari sistem kesehatan global yang bersatu.

Dengan menyatakan bahwa hubungan antara keterbelakangan dan kerentanan telah dibantah, dia menunjuk pada kemampuan Afrika untuk memenuhi tantangan COVID-19.

"Selaras dengan komitmen Maroko untuk kerja sama Selatan-Selatan, mereka meluncurkan program untuk membantu tanggapan negara-negara Afrika terhadap virus, termasuk dengan membangun jembatan udara untuk memindahkan bantuan medis dan personel Maroko ke negara-negara yang membutuhkan," katanya.

Namun, kata dia masyarakat internasional tidak boleh melupakan tantangan lain yang masih dihadapi dunia, termasuk perubahan iklim, kontra-terorisme, migrasi dan penjaga perdamaian.

Sebagai benteng terdepan keamanan ia memuji kemampuan operasi penjaga perdamaian untuk beradaptasi dengan kondisi COVID-19 dan untuk melanjutkan pekerjaan mereka di berbagai zona konflik.

Mengenai situasi di Sahara Maroko, dia mengatakan tidak ada solusi politik yang pasti yang akan berhasil kecuali ada pengakuan atas kedaulatan penuh Maroko atas Wilayah itu, dengan memastikan penghormatan penuh terhadap prinsip dan norma resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Dia melanjutkan untuk mengungkapkan keprihatinan atas situasi mengerikan di kamp-kamp Tindouf, di mana sebuah kelompok bersenjata tetap berkuasa, yang melanggar hukum humaniter internasional.

"Komunitas internasional harus memaksa mereka yang mengendalikan kamp untuk mengizinkan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) melakukan latihan pendaftaran untuk mengakhiripengalihan bantuan kemanusiaan selama 40 tahun," tutut dia.

PM othmani juga menggambarkan pandangan keamanan Maroko yang terkait dengan Libya, dia mengatakan satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah politik, yang diputuskan oleh warga Libya tanpa campur tangan asing.

"Untuk itu, Maroko tetap berkomitmen menyediakan forum dialog netral antar pemangku kepentingan di sana," tegasnya.

Mengenai masalah Palestina, ia menekankan bahwa tidak ada perdamaian yang adil atau abadi yang akan mungkin terjadi kecuali rakyat Palestina dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mendirikan Negara yang layak, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

"Sebagai Ketua Komite Organisasi Kerjasama Islam, Maroko dengan tegas percaya bahwa Yerusalem harus dilindungi sebagai warisan bersama umat manusia, seperti yang dikonfirmasi dalam Seruan Yerusalem yang ditandatangani oleh Paus Francis dan Raja Mohammed VI pada 2019," katanya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pandemi harus menjadi peluang untuk membangun sistem multilateral yang lebih komprehensif yang menitikberatkan pada solidaritas, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. (PBB)