Inilah Pidato Presiden Afrika Tengah, Faustin Archange Touadera di Debat Umum PBB ke 75

NEW YORK,LELEMUKU.COM - Faustin Archange Touadera, Kepala Negara Republik Afrika Tengah saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan bahwa sejak dimulainya krisis COVID-19, pertumbuhan di negaranya menyusut.

"Penilaian dampak sosial ekonomi dari pandemi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyusut antara 0,8 persen dan 1,2 persen di Republik Afrika Tengah," kata dia.

Ia meminta masyarakat internasional mencari solusi bersama untuk memberantas virus tersebut.

"Umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan mengingat semua tantangan tersebut, tema Sidang Umum saat ini menegaskan kembali komitmen kolektif terhadap multilateralisme, yang selalu menjadi instrumen terbaik untuk memerangi momok tertentu," kata dia.

"Pada ulang tahun ketujuh puluh lima ini, penting untuk mengingat tujuan dan prinsip yang telah memandu Organisasi sebagaimana diuraikan dalam Piagam PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi kerangka kerja dan forum yang ideal untuk multilateralisme. Tidak ada ciptaan manusia yang sempurna, dan merupakan ide yang baik untuk mempertimbangkan beberapa kelemahan selama 75 tahun terakhir dan mencoba dan menemukan solusi yang tahan lama," ujar dia.

Dikatakan Afrika Tengah bergabung dengan negara lain dan Uni Afrika dalam mendukung reformasi Dewan Keamanan. Penting untuk melampaui kepentingan yang sempit dan juga penting bagi Afrika untuk terwakili dengan lebih baik di berbagai organisasi.

"Melalui multilateralisme, dapat dipastikan bahwa ada masa depan yang lebih aman dan stabil. Umat manusia hanya menginginkan perdamaian, keadilan dan pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Mengenai situasi di Republik Afrika Tengah, ia mengatakan telah ditandatangani kesepakatan politik tentang perdamaian dan rekonsiliasi antara Pemerintah dan 14 kelompok bersenjata pada 6 Februari 2019.

Sejak itu, Pemerintahnya, serta penjamin dan fasilitator perjanjian tersebut, telah berusaha keras untuk menegakkannya. Terlepas dari itikad baik Pemerintah, pelanggaran besar-besaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia terus dilakukan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata yang menjadi penandatangan perjanjian.

Meskipun kemajuan yang dicapai dalam reformasi sektor keamanan di negaranya, banyak tantangan tetap ada. Dukungan abadi oleh komunitas internasional sangat penting untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dan rekonsiliasi.

"Untuk memenuhi kerangka waktu konstitusional, otoritas pemilu nasional bekerja untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah dengan dukungan dari United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) terus membuat kemajuan, termasuk dengan penempatan kembali pasukan pertahanan dan keamanan," ujarnya dengan menyerukan pencabutan penuh embargo senjata terhadap negaranya. (PBB)