Inilah Pidato Presiden Libya, Faiez Mustafa Serraj di Debat Umum PBB ke 75

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Faiez Mustafa Serraj, Presiden Dewan Kepresidenan Pemerintah Kesepakatan Nasional Negara Libya saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan pandemi COVID-19 berdampak parah di negara-negara yang juga dilanda konflik bersenjata termasuk negaranya yang masih berkonflik.

"Sekali lagi, saya datang ke Majelis Umum dengan pesan bahwa aktor-aktor tertentu terus merusak perdamaian di Libya dan mengejar cara-cara destruktif untuk merebut kekuasaan," kata dia.

Dikatakan pahlawan angkatan bersenjata kita adalah fondasi yang akan mengalahkan semua orang yang ingin mengembalikan negara kita ke dalam kediktatoran, dengan mencatat bahwa Pemerintah menggagalkan serangan terhadap ibu kota pada tahun 2019.

"Milisi menerima dukungan dari negara-negara yang dikenal semua orang. dan yang terus mencemooh resolusi Dewan Keamanan," katanya dengan menyerukan kepada negara-negara yang mendukung militan untuk membangun hubungan dengan Libya berdasarkan kepentingan bersama.

Pemerintah terlibat dengan proses perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terus menawarkan inisiatif dengan niat baik untuk menyelesaikan krisis politik dan keamanan yang dihadapi oleh semua warga Libya.

"Libya memiliki kekuatan dan keyakinan untuk mengalahkan penyerang dan mengurangi COVID-19," katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah mengumumkan gencatan senjata dan menyerukan pemilihan umum pada Maret 2021. Agar gencatan senjata menjadi efektif, milisi harus menarik diri dari wilayah di mana mereka aktif. “Milisi harus kembali ke negara asalnya dan pelabuhan harus dibuka kembali.”

Dia menyambut para pemimpin di Libya timur yang menyerukan gencatan senjata, namun, milisi di wilayah tersebut tidak patuh dan karenanya bertanggung jawab atas setiap korban.

Intervensi eksternal dan dukungan untuk milisi menghalangi upaya Pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan, katanya, mengulangi seruan untuk kesepakatan tentang konvensi konstitusional dan pemilihan yang telah lama ditunggu.

"Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pembicaraan politik yang dilanjutkan dengan semua pemangku kepentingan yang relevan, hanya mengecualikan mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap rakyat Libya. Agresi terhadap Tripoli merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia,” katanya dengan mencatat bahwa kuburan massal telah ditemukan yang menunjukkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pasukan penyerang.

Mengenai migrasi, dia mengatakan Libya adalah negara transit yang menghadapi dampak ekonomi serius yang tidak dapat diatasi tanpa bantuan internasional dan menolak laporan sepihak tentang situasi para migran di negaranya.

"Libya adalah korban migrasi, bukan alasannya." Dia menutup dengan menyerukan diakhirinya "ketidakadilan bersejarah" yang ditimbulkan di Afrika melalui representasi yang kurang dalam Dewan Keamanan. (PBB)