Joice Fatlolon Ungkap Potensi Wisata Bahari di Kepulauan Tanimbar
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku, Joice Pentury Fatlolon, S.P. mengungkapan daerah dengan luas lebih dari 4 juta km persegi itu sangat berpotensi mengembangkan destinasi wisata bahari.
Hal tersebut ia nyatakan saat mendukung persiapan Kepulauan Tanimbar menjadi Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) di Maluku oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI).
“Mari kita sama-sama mendukung proses dimaksud, karena manfaatnya besar bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar, salah satunya dapat memberikan dampak juga bagi pengembangan pariwisata, khususnya sebagai destinasi wisata untuk KKP3K,” ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Kamis, 29 Oktober 2020.
Joice pun sangat mendukung dan berharap proses pengesahan Tanimbar menjadi KKP3K yang sudah dimulai sejak tahun 2014 itu segera terealisasi.
“Kepulauan Tanimbar sudah menjadi kebanggaan kita, karena merupakan KKP3K terluas di Maluku bahkan terbesar di Indonesia. Harapannya bisa segera ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui KKP,” harapnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan menjadikan Kepulauan Tanimbar menjadi Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).
Hal itu seturut dengan Peraturan Daerah (Perda) Gubernur Maluku Nomor 01 Tahun 2018 tentang ‘Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku 2018-2038’ yang telah mengalokasikan ruang laut untuk berbagai kegiatan, salah satunya menjadi kawasan konservasi dimana kawasan konservasi Kepulauan Tanimbar adalah kawasan terbesar di Maluku.
Erawan menuturkan upaya tersebut telah dimulai sejak tahun 2014 dan diperkuat dengan SK Bupati tentang pencangan kawasan di tahun 2016, pada tahun 2017 dilakukan survey dibawah air dan sosial ekonomi serta SK pencanganan KKP3K oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail pada awal bulan Januari 2020 ini.
“Menindaklanjuti itu kita melakukan penyusunan rencana pembangunan zonasi dengan melakukan konsultas public pada Rabu, 21 Oktober. Sebelumnya sudah dilakukan konsultasi public pertama, sekarang konsultasi publik kedua di tingkat kecamatan,” ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Kamis, 22 Oktober 2020.
Erawan mengatakan hasil dari konsultasi public kedua dimana menggandeng Akademisi Universitas Pattimura (Unpati) dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia sebagai masukan pihaknya untuk memperbaiki rencana pembangunan zonasi yang akan menjadi lampiran pengusulan penetapan kawasan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Saat ini kami sedang menggodok regulasi yang mengatur bukan saja untuk Tanimbar tetapi keseluruhan di Maluku, setelah rampung kami harapkan ada keterlibatan semua pihak bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mengelolah kawasan ini,” harapnya. (Laura Sobuber)