Petrus Fatlolon Siasati Kelangkaan BBM Jelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon mengantisipasi penanganan kelangkaan minyak tanah jelang Hari Raya Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021.
Menyiasati hal itu dirinya melakukan rapat bersama pihak Pertamina dan distributor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Selasa, 24 November 2020. Selepas itu, Fatlolon mengakui dari aspek kuota BBM terkhusus minyak tanah sudah tidak sesuai dimana kuota 6.950 kilo liter (KL) yang dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum mencukupi.
"Pertamina tidak punya data lengkap dan tidak mampu mengontrol pendistribusian BBM. Akhirnya dibulan-bulan tertentu ada penumpukan dan dibulan lain terjadi kekurangan," ujar dia.
Selanjutnya Sales Branch Manager Rayon 2 Maluku PT Pertamina Yunus Muharrahman mengatakan realisasi penyaluran minyak tanah sampai bulan Oktober 2020 telah mencapai 95,5 persen dari kuota yang ada. Ia menjelaskan meskipun pihak Pertamina memastikan bahwa stok mintak tanah hingga akhir tahun masih ada. Tetapi kebiasaan yang terjadi adalah pada akhir tahun, sering adanya pemotongan kuota.
Mendengar pernyataan itu, Petrus Fatlolon berkesimpulan sejak bulan Januari 2020 ini pengaturan pendistribusian minyak tanah di daerah itu telah salah. Menurutnya Pertamina harus membagi stok tiap bulan dengan disalurkan sebanyak 8,33 persen dari total kuota dan memastikan diakhir tahun nanti, stok minyak tanah tetap terjaga, karena masih tersisa 8,33 persen. Namun yang terjadi saat ini, stok untuk dua bulan November dan Desember hanya tersisa 5 persen saja.
"Kita bisa saja berkesimpulan bahwa ini sengaja agar terjadi kelangkahan. Apalagi sudah sekitar 10 tahun terakhir ini tidak pernah ada penambahan kuota. Padahal jumlah penduduk terus bertambah. Mestinya dibagi Januari 8,33 persen, sehingga kuota untuk Natal dan Tahun Baru tersedia. Saya rasa dari aspek pendistribusian patut untuk lakukan evaluasi," ungkapnya.
Fatlolon pun meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengeluarkan surat larangan penggunaan bahan bakar bersubsidi bagi para pejabat, DPRD, kepala dinas, pejabat negara termasuk para pengusaha serta anjuran untuk memakai elpiji.
Kemudian, pihaknya akan menyurati Pertamina meminta penambahan kuota sesuai jumlah penduduk agar ketersediaan stok BBM menjelang Natal dan Tahun Baru tercukupi. Sementara menyangkut usulan penambahan pangkalan di setiap kecamatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tetap mendukung penuh.
"Mari kita berpikir untuk kepentingan masyarakat, cari solusi terbaik," tutup Fatlolon. (Laura Sobuber)