Al Yasin Ali Apresiasi KAHMI Malut Launching Buku Menggugat Negara Maritim

TERNATE, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Maluku Utara Ir H M Al Yasin Ali. M.MT Menghadiri Launching dan Diskusi Buku Menggugat Negara Maritim, Yang di selenggarakan KAHMI Yang bertempat di Gamalama Ball Room sahid bella hotel Ternate. (05/01)

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan apresiasi kepada Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara yang telah merancang dan melaksanakan kegiatan ini. Ia Mengatakan bahwa Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. 

Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Untuk tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya, ia mengatakan juga bahwa Salah satu masalah klasik maritim Indonesia adalah permasalahan penegakan kedaulatan di Negara ini. Kawasan perbatasan sebagai salah satu  wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja  sama yang  besar  yang  dapat  dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga mengandung potensi konflik yang cukup besar. 

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.
Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi. Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.
 

Dengan memperhatikan fenomena yang ada ini, maka Peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan. Konsep Kedaulatan dan hak berdaulat Negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Hingga saat ini, kurang lebih 35 peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang maritim telah ditetapkan pemerintah, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan sektor kelautan. 

Untuk itu, dirinya mengatakan kegiatan ini sangat strategis, karna forum ini merupakan ajang komunikasi oara cendekiawan independen yang memiliki kualitas insan cita dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah Swt. Untuk itu Ia berharap dengan adanya “buku Menggunggat Negara Maritim “Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan “ yang diulas oleh Bapak DR. Mulis Hafen dengan kajian yang mendalam bisa menjadi ladasan konsepsional Pemerintah Daerah dalam menguraikan benang kusut antara institusi di daerah ini.

"Kami sadar, belum banyak yang bisa kita berikan kepada masyarakat Maluku Utara, namun Saya pastikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan selalu hadir untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis serta menciptakan Perekonomian Daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana ", Ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan Ishak Naser sebagai Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Maluku Utara, mengatakan bahwa dengan diluncurkan Lounching buku "Menggugat Negara Maritim" sangat berkaitan dengan kondisi objektif Daerah atau Negara kita. Indonesia sebagai negara kepulauan secara konstitusional dan sebagai negara maritim yang memiliki luas laut yang lebih besar dari daratan. Begitu pula dengan Provinsi Maluku Utara ini. Kita berhak menyandang Provinsi Kepulauan atau sebagai Provinsi Maritim. 

Ia berharap dengan adanya karya dari Dr. Muhlis Hafel ini bisa membantu memboboti pengelolaan laut kita dan juga bisa menjadi inspirasi dan motifasi kepada alumni kita untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran terbaik yang dituangkan dalam bentuk karya-karya atau literatul-literatul Ilmiah dan ini kemudian dapat di manfaatkan secara luas oleh seluruh elemen bangsa ini sehingga itu bisa di pakai untuk membantu memajukan negara terutama di daerah-daerah.

Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam berbagai hal yang turut membantu atas teselanggaranya kegiatan dari Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara dan insya allah akan bersama-sama berjalan terus. Kita berharap kedepannya KAHMI menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, ujar dia.

Disela-sela kegiatan Lounching dan Diskusi Buku di lakukan Penandatanganan Cover buku Menggugat negara maritim oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dan Penyerahan Plakat Dari Koordinator Presedium Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara Kepada Prof Dr Rokhmin Dahuri, Ms.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Prof Dr Rokhmin Dahuri, Ms selaku Guru besar Fakultas perikanan dan kelautan ITB, Unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara. Sekot Kota Ternate. Koordinator Presedium majelis wilayah Kahmi Maluku Utara Dan Jajaran Pengurus, Narasumber. (HumasMalut)