Expo UKM-IKM Bangkitkan Wirausaha Kecil Maluku Utara

TERNATE, LELEMUKU.COM - Tahun 2020 penuh dengan tantangan, telah terjadi pendemi Covid-19. Pandemi ini menciptakan resesi global yang dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi seluruh dunia. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, melalui video converenc saat membuka acara expo UKM-IKM Nusantara Maluku Utara 2021, Sabtu (6/2).

"BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal III, minus 3,49 persen. Kemenkeu juga telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV tahun 2020 terus membaik, mendekati 0 persen. Menjadi minus 2,9 persen, minus hingga mendekati 0,9 persen. Oleh karena itu, pemerintah optimis target pertumbuhan kembali ke 5 persen tahun 2021 ini," katanya.

Dirinya juga mengatakan, kita baru saja melakukan faksinasi Covid-19, dimana pemulihan ekonomi masih sangat tergantung dengan efektivitas pengendalian Covid-19 itu sendiri. UMKM dan Kopersai memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi dan resesi global tersebut.

"Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor non migas, 60 persen total investasi, 97 persen total tenaga kerja dan 61 persen total PDB nasional. Untuk itu jelas kebangkitan UMKM dan Koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi khususnya kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, atas tantangan potensi angka jumlah pengangguran," jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah melakukan interfensi kebijakan baik dari sisi hulu-hilir dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi UMKM dan Koperasi yang terdampak pandemi ini.

"Selama tahun 2020 pemerintah juga telah memberikan berbagai macam program dan stimulus terhadap pelaku UMKM dan Koperasi agar dapat segera bangkit dan juga bertahan. Disisi hulu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR super mikro dan non KUR seperti insentif Pajak, tambahan modal kerja kepada Koperasi melalui LPDB dan Bapres usaha mikro berupa hibah modal usaha sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya dapat bertahan dimasa Pandemi. Disisi hilir pemerintah membuka akses pasar produk UMKM, diantaranya belanja pemerintah keproduk UMKM melalui lamanUMKM dan belapengadaan dengan potensi mencapai Rp 321 triliun, pusat digital BUMN hasil kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, yang bertujuan untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai belanja dibawah Rp 14 miliar dan fasilitasi produksi dan sertifikasi ijin ada 27 juta masker terstandar WHO buatan UMKM," ungkapnya.

dirinya menjelaskan, untuk menhubungkan dari hulu-hilir, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM seperti eduka UKM.id, kakaasu UMKM dan Spak kampus, perbaikan proses UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi keformal berupa bantuan hukum gratis, Gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan dan tukang.

"Hasil survey dampak program pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM yang dirilis lembaga demgorafi LPEEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukan bahwa, program UMKM tersebut dirasakan manfaannya oleh pelaku usaha UMKM. Mayoritas responden menggunakan dana bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku sebesar 34 persen, pembelian barang modal 33 persen dan pemenuhan kebutuhan pribadi 13 persen. Study terbaru Word Bank dan BAPPENAS 2021 menunjukan hasil yang sama," akunya.

Kedepan menurutnya, agenda prioritas Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk meningkatkan angka kewirausahaan. Dimana saat ini, rasio kewiraisahaan kita masih rendah sebesar 3,47 persen, jauh dibawah Singgapura 8,67 persen, Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk menjadi negara maju tingkat kewirausahaan kita harus menyentuh angka 4 persen.

"Pada kesempatan ini juga kita akan saksikan penandatangan MoU kerjasama Jamsos Ketenaga Kerjaan untuk 700 pelaku usaha lokal. Hal ini sejalan dengan peran penting UMKM dalam penyerapan tenaga kerja atas tantangan meningkatnya jumlah pengangguran," jelasnya.

Sementara itu Wagub Malut, Ir. M Al Yasin Ali, M.MT, dalam sambutannya mengatakan bahwa, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dimaksud dengan berkeadilan di sini, bahwa seluruh lapisan Masyarakat maupun Dunia Usaha dalam semua tingkatan harus mampu untuk sama-sama mengakses terhadap sumber-sumber Ekonomi sehingga dapat berkehidupan secara sejahtera.

"Retorikanya memang begitu, namun selalu saja ada yang dimarjinalkan dalam proses “mengakses” sumber-sumber Ekonomi tersebut. Tidak terkecuali, Usaha dan Industri Kecil Menengah. Contohnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Presiden untuk Usaha dan Industri Kecil Menengah sebesar Rp.2,4 Juta Per Orang/Pelaku Usaha. Dari kuota Nasional sebesar 19,600,000 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu) Pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah yang digelontorkan Dana/Modal Usaha pada Tahun 2020 lalu, Maluku Utara hanya mampu menyerap sekitar 90,000 (Sembilan Puluh Ribu) Orang/Pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah atau 0,4% (Persen) dari kuota Nasional," ungkapnya.

Hal ini mwnurut Wagub, menandakan bahwa kita belum mampu mendorong dan memberdayakan pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah di Daerah. Padahal keinginan Bapak Presiden Jokowi bahwa dengan menggelontorkan BLT tersebut, dapat menggairahkan Perekonomian Nasional dan Daerah di masa Pandemik Covid-19 saat ini.

"Ini harus menjadi catatan penting bagi Kita semua untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan BLT di masa yang akan datang, terutama bantuan bagi Usaha dan Industri Kecil Menengah," katanya.

Mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode ini juga mengatakan, perekonomian tetap menjadi isu sentral dalam proses pembangunan setiap Negara. Apalagi Negara Berkembang seperti Indonesia. Dari berbagai isu global dewasa ini, perlambatan Perekonomian Nasional dan Global menjadi isu utama pembahasan. Hal tersebut disebabkan oleh Pandemik Covid-19 yang belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Namun, Kita tidak boleh kalah dalam “Peperangan” ini.

"Berbagai program/kegiatan juga telah Kita laksanakan untuk memberdayakan Usaha dan Industri Kecil Menengah di Daerah pada tahun 2020 seperti kerja sama pembuatan Masker, yang telah dibagikan secara gratis kepada Masyarakat untuk digunakan. Kerja sama ini sebagai bagian dari memberdayakan Usaha dan Industri Kecil Menengah di masa Pandemik Covid-19, dan juga sebagai bagian dari mengsosialisasikan penggunaan Masker guna mencegah penyebaran Covid-19," jelasnya.

Selain itu lanjut Wagub, ada juga Bantuan Peralatan Produksi Bagi UMKM, Pembuatan Market, Pojok UMKM, dan Bantuan Sembako yang dibeli dari Petani Lokal Maluku Utara dan dibagikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat Miskin. Dan program/kegiatan tersebut seluruhnya berhasil dilaksanakan di Tahun 2020. Untuk itu di Tahun 2021 Kita akan tetap laksanakan dengan kegiatan yang sama, dengan penambahan kegiatan pada Penguatan Modal Usaha Bagi UMKM.

"Saya berharap pelaksanaan Expo tidak berakhir di sini, akan tetapi mampu membangkitkan wirausaha-wirausaha kecil yang lain sehingga dapat menggairahkan Perekonomian Maluku Utara serta Nasional," pintahnya

Senada dengan itu, staf ahli bidang antar kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. Luhur Prajarto, MM, dalam sambutan mengayakan bahwa kami tentunya memberikan apresiasi atas acara Expo UKM-IKM Nusantara. Sebagai upaya mengembangkan usaha UMKM di nusantara, yang diharapkan memperluas akses pemasaran produk di pasar domestik maupun mancanegara.

"UMKM memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14% terhadap total ekspor non migas, 60% total investasi, 97% total tenaga kerja dan 61 % total PDB nasional. Namun pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak dampak buruk terhadap kontribusi UMKM pada perekonomian nasional. Selanjutnya, hasil survey yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM juga menunjukkan bahwa 22.9% penjualan menurun, 20% distribusi terhambat, 19.39% kesulitan permodalan, 18.87% kesulitan bahan baku, dan 18.83% produksi terhambat. Dalam menghadapi hal tersebut, tentunya diperlukan langkah strategis dalam membantu UMKM bertahan dan bangkit di masa pandemi ini," ungkapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menurut dirinya, kedepan dalam pengembangan Koperasi dan UMKM akan mendekatkan akses rantai pasok nasional dan global bagi Koperasi dan UKM, melakukan pengembangan kegiatan usaha berbasis klaster, serta digitalisasi koperasi dan UMKM. Serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM tentunya memerlukan dukungan semua pihak.

"Saya sangat mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini dan yang telah melibatkan wirausaha muda dan disabilitas agar berdaya saing. Tidak sedikit produk-produk disabilitas yang beredar di pasaran. Dengan adanya ekspo UMKM-IKM diharapkan masyarakat dapat memborong produk-produk UMKM sebagai wujud implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)," ujarnya.

Dirinya menambahkan, dalam upaya mendukung BBI,  Pemerintah pusat juga telah melakukan berbagai upaya peningkatan digitalisasi UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa realisasi UMKM/IKM yang onboarding dalam melakukan pemasaran bertambah menjadi 3,8 juta. Hal ini berarti 90% lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan saat diluncurkan Gernas BBI pada tanggal 14 Mei 202 yaitu sebanyak 2 juta unit UMKM/IKM.

Untuk memastikan UMKM berdaya saing di pasar digital, Kementerian Koperasi dan UKM mengimplementasikannya ke dalam beberapa tahap yaitu :
Peningkatan kapasitas SDM, Perbaikan proses bisnis, Perluasan akses pasar dan Identifikasi Local heroes. Untuk itu diperlukan upaya bersama guna mendorong UMKM masuk global value chain secara lebih masif melalui keterhubungan dengan rantai pasok.

"Salah satu pendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah peningkatan daya beli masyarakatnya. Ekonomi kreatif semakin banyak dilirik dan diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi ekonomi bangsa, termasuk Indonesia. Kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM di Indonesia juga semakin berkembang. Antusiasme penggunaan produk-produk lokal membuat produksi semakin meningkat, yang berarti peluang atau lapangan pekerjaan pun semakin terbuka lebar. Hal ini patut diberikan apresiasi, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Untuk itu, melalui penyelenggaraan Expo UKM-IKM Maluku Utara ini, diharapkan mampu meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal dan tentunya membangkitkan usaha para UMKM," katanya.

Dalam kesempatan ini pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada pelaku UMKM yang akan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani pada bulan November 2020. Dengan kepesertaan menjadi anggota BPJS merupakan langkah maju bagi UMKM, artinya pelaku tidak hanya memikirkan kemajuan usahanya tetapi juga memikirkan melindungi dirinya dimasa depan. Semoga tenaga kerja yang mendukung usaha ibu-bapak yang akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan perlahan tapi pasti dapat didaftarkan oleh Pemberi Pekerjaan.

Acara yang dipusatkan di ballroom Sahid Hotel itu tampak hadir Wagub Malut, Sejumlah unsur Forkopimda Malut, Staf ahli Kementetian Kopersi dan UKM, Sekprov, sejumlah kepala Kantor dan Lembaga di Malut, ketua umum UKM-IKM, Ketua wilayah UKM-IKM Malut dan para pelaku usaha. (HumasMalut)