Penyertaan Modal PI 10% Blok Masela Gunakan Sistem Gendong
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon menyebutkan penyertaan modal Participasting Interest (PI) 10% di Blok Masela Ltd akan menggunakan sistem gendong oleh Pemerintah Pusat melalui kontraktor.
“Pemerintah pusat menyadari bahwa pemda tidak punya kemampuan keuangan. Oleh karena itu pemerintah pusat yang akan mendukung operasionalnya. Sistem gendong mengandung makna bahwa pemerintah pusat berhak bertanggungjawab atas penyertaan modal PI 10%,” sebut dia saat Rapat Paripurna DPRD pada Jumat, 12 Maret 2021.
Fatlolon mengatakan sistem gendong artinya Pemerintah Daerah (Pemda) tidak perlu mengeluarkan biaya operasional minyak dan gas (Migas), karena akan dibiayai lebih dulu oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, daerah akan mengembalikan biaya tersebut secara bertahap dari hasil produksi.
“APBD Tanimbar tidak cukup 1 triliun dan APBD Maluku hanya 3 triliun. Maka tidak mungkin bisa mneyertakan modal sebesar itu. Sehingga pemerintah pusat memberikan solusi penanganannya,’ katanya.
Sementara terkait dengan pembagian PI 10%, Bupati Fatlolon saat ini berupaya agar Tanimbar dilibatkan dalam proses PI 5,6 % dari total 10% pengoperasian proyek strategis nasional itu yang dialokasikan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
“Tanimbar tidak dilibatkan dalam proses penawaran PI 10%, Keputusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan posisi Tanimbar sebagai lokasi pembangunan fasilitas LNG daerah terdampak dan daerah perbatasan yang sewaktu-waktu bisa terdampak dari sisi pertahanan dan keamanan Negara. Jadi kalau Tanimbar tidak ada, maka dapat diperdiksi Blok Masela bukanlah menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi milik negara Australia,” sebut Fatlolon.
Ia menambahkan beberapa alasan Tanimbar berhak mengambil bagian dalam PI 10%, diantaranya Tanimbar telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan seluruh fasilitas LNG Blok Masela, daerah termiskin ketiga di Maluku, termasuk kepulauan terluar dan berbatasan langsung dengan Australia serta kabupaten terdekat dengan Resortvourd atau sumber gas Blok Masela.
“Tidak benar Pemkab Tanimbar menghambat dan menolak, Kami mendukung PI 10%. Saya ingin berjuang untuk PI bagi orang Tanimbar, tanpa mengesampingkan hak dari 10 kabupaten dan kota lain. Itu kewenangan gubernur untuk mendistribusikan presentasi PI itu,” tutup Fatlolon. (Albert Batlayeri)