Petrus Fatlolon Sambut Kunjungan 3 Tamu dari Pemerintah Pusat ke Kepulauan Tanimbar
pada tanggal
26 Juni 2021
Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan Suharso Monoarfa kunjungan kerja (Kunker) dengan agenda meninjau fasilitas pendukung program Presiden Joko Widodo, yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang terpusat di Pelabuhan Ambon New Port. Sementara kunker Kasal Yudo Margono dengan agenda meresmikan dermaga Pangkalan TNI AL Saumlaki.
“Program LIN perlu didukung pula dengan pelabuhan-pelabuhan pendukung yang ada di 5 sampai 6 titik di Maluku. Salah satunya di Tanimbar” ungkap dia.
Fatlolon mengatakan dalam mendukung LIN telah ditetapkan dan dikembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran yang ditargetkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Konsep dari menteri Monoarfa menyampaian bahwa tidak saja untuk perikanan tangkap, tapi juga mau dikembangkan perikanan budi daya,” katanya.
Memanfaatkan momen berharga yang terhitungan 1 jam 45 menit itu, Bupati Fatlolon pun menyerahkan proposal dengan usulan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 dengan nilai Rp.2,1 triliun.
"Respon kedua Menteri kepada Tanimbar luar biasa dan positif, usulan saya ini juga diketahui oleh pak Gubernur Murad Ismail yang menjadi saksi penyerahan proposal itu," sebut dia.
Fatlolon menjelaskan, proposal kepada Menteri KKP Trenggono terfokus pada pemberdayaan nelayan dan kepada Menteri Bappenas Monoarfa terfokus pada program infrastruktur di daerah perbatasan, Seperti di Selaru, Fordata, Arma dan Watmury, Atubul Da dan Atubul Dol, jalan lingkar Ilngey dan Wowonda.
Penambahan run way Bandara Mathilda Batlayeri, pelebaran pelabuhan laut, jalan Wunla dan Abat, kelanjutan pembangunan RSUD dr. PP. Magretti, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) terkait masalah sumber daya manusia menyongsong beroperasinya Blok Masela, kelistrikan dan air bersih.
“Kami mengusulkan secara umum, teknisnya akan disampaikan oleh dinas vertical. Bappenas merancang pembangunan di seluruh Indonesia, digodok disana, barulah dilimpahkan ke kementrian dan lembaga, sehingga inilah kesempatan emas bagi Tanimbar," tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan program maupun penggunaan sarana dan prasarana yang ada di SKPT, agar aktivitas ekonomi terus berjalan dan tumbuh.
Ia menegaskan SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu dengan tujuan sebagai penumbuh sistem bisnis perikanan, pemenuhan nilai ekspor perikanan, peningkatan ekonomi dan pendapatan nelayan, serta peningkatan ekspor perikanan.
"Kegiatan ekonomi disini harus digerakkan, dioptimalkan terus. Kita ketahui bersama pembangunan SKPT ini sangat strategis sebagai perwujudan nyata Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berkepentingan nasional," ujar Trenggono.
Pusat kegiatan SKPT Saumlaki dilakukan di PPI Ukurlaran. KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah memiliki sejumlah program untuk mengoptimalkan keberadaan SKPT Saumlaki. Diantaranya peningkatan produksi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan dan perbaikan armada penangkapan ikan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan pengawasan.
Perkembangan pelaksanaan SKPT Saumlaki di tahun 2021 meliputi tahap penyusunan AMDAL, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut, penyiapan dokumen Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP), lelang konstruksi dan konsultan pengawas, serta operasional Ukurlaran.
Berdasarkan data dari DJPT, Saumlaki memiliki potensi perikanan tangkap mencapai 36.500 ton/tahun. Jenis ikan yang cukup banyak ditemukan di Saumlaki adalah kerapu, kakap merah, tenggiri, udang dan lobster. Jumlah nelayan di Saumlaki sendiri mencapai 11.292 orang, sedangkan kapal nelayan disana mencapai 6.885 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor.
Tata kelola perikanan tangkap menurut Menteri Trenggono ke depannya bertujuan pada peningkatan penerimaan negara, perbaikan infrastruktur perikanan, dan penataan yang baik hingga kesejahteraan bagi para nelayan. Sejalan dengan itu, prinsip keberlanjutan tetap menjadi pegangan. Dia berharap hal tersebut dapat diterapkan di SKPT Saumlaki.
Untuk itu, KKP bergerak cepat untuk mendongkrak produktivitas perikanan tangkap di Saumlaki. Harapannya, potensi perikanan tangkap yang ada di Saumlaki bisa didorong pertumbuhannya sampai 80 persen. Hadirnya SKPT Saumlaki, yang merupakan salah satu dari 13 SKPT di seluruh Indonesia, diharapkan bisa terus mendorong kemajuan ekonomi untuk masyarakat lokal.
Sementara itu, rumput laut di Tanimbar menjadi komoditas terbesar yang diproduksi SKPT Saumlaki, yaitu sebanyak 45.001 kg sampai dengan bulan Mei 2021, lalu diikuti dengan ikan kakatua beku sebanyak 28.764 kg, dan ikan lalosi sebanyak 27.060 kg. Dan Surabaya menjadi kota dengan tujuan pemasaran terbesar untuk ikan beku dan produk ikan lainnya.
Sedangkan, untuk jenis komoditas ikan hidup didominasi oleh benih kerang mutiara, lalu kepiting bakau, lobster, kerapu, dan kelomang. Adapun kota tujuan pemasaran terbesar untuk komoditas hidup di Saumlaki ini yaitu Kota Tual, Kota Ambon, DKI Jakarta dan Kota Denpasar.
Kemudian Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa juga menyatakan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki sangat potensial menjadi lokasi Pasar Ikan Internasional atau Internasional Fish Market dari Selatan Maluku yang berintegrasi dengan pelabuhan perikanan dengan tujuan mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dunia dengan fasiolitas internasional.
"Harus ada internasional fish market dan itu harus dimulai. Tiga lokasi yang pernah diusulkan untuk menjadi internasional fish market, Saumlaki dianggap sangat potensial," ungkap dia.
Monoarfa menginginkan adanya pasar ikan berskala internasional di Maluku, maka diperlukan sinergitas bukan hanya antar instansi atau Pemda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat saja, tetapi juga para pemangku kepentingan guna memperkuat tata kelola.
Guna mencapai sinergitas yang terintegrasi itu termasuk dalam kerangka pendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Selain itu, kerangka regulasi juga memerlukan penajaman peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan perikanan.
“Dengan adanya internasional fish market nantinya dapat membangkitkan kembali industri perikanan Indonesia dan kalau kita lihat aksesnya ya lebih dekat dari Saumlaki,” harap Monoarfa.
Hal itu pun disambut positif Gubernur Maluku, Murad Ismail yang mengatakan kegiatan ekspor ikan harus dilakukan dari Surabaya yang memakan waktu cukup lama dan sangat tidak efektif. Tetapi, jika Pasar Ikan Internasional tersebut dibangun, maka akan sangat menguntungkan dan ekspor perikanan Indonesia kian bersaing.
"Kalau ekspor dari Ambon ke Surabaya makan waktu sekitar 27 hari perjalanan. Jika dari hasil-hasil ikan itu semuanya masuk Ambon dan langsung lakukan ekspor hanya dari Ambon ke Jepang misalnya, akan lebih cepat," ungkap Murad.
Sementara itu, Kasal Yudo Margono saat meresmikan Dermaga Lanal Saumlaki mengutarakan hal itu dalam rangka mendukung pengamanan laut di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti.
Menurut Kasal, Lanal Saumlaki yang berbatasan dengan ALKI III memungkinkan terjadinya pelanggaran kedaulatan di wilayah tersebut, sehingga diperlukan sarana pertahanan yang memadai yang didukung oleh industri pertahanan sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertahanan dan keamanan dalam negeri.
Pembangunan Dermaga dengan Panjang 141 meter ini merupakan Kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan PT. Matra Naluri Muda dan PT. Wahyu Agung yang dimulai sejak tanggal 17 Januari 2019 lalu. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas KRI, di antaranya fasilitas aliran listrik darat serta air tawar untuk mendukung endurance operasi dan mampu disandari KRI kelas frigate.
Kasal Yudo Margono pun memberi motivasi kepada para prajurit Lanal Saumlaki. Ia menegaskan prajurit yang ditugaskan di wilayah perbatasan adalah prajurit-prajurit yang tangguh dan professional. Itu adalah suatu kehormatan yang diberikan negara kepada prajurit terbaik dan terpilih untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
“Para prajurit Lanal Saumlaki yang bertugas menjaga wilayah perbatasan RI-Australia mendapatkan amanah khusus tugas ini,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut Menteri KKP Trenggono didampingi Plt. Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Tb. Haeru Rahayu beserta jajaran staf khusus menteri. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa didampingi staf khusus dan istri, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nurhayati Effendy Suharso Monoarfa.
Selanjutnya, Kasal Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono, Asrena Kasal Laksda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Aslog Kasal Laksda TNI Puguh Santoso, S.E., M.M., Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto dan Pangkoarmada III Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han). (Laura Sobuber)