Arsipan Nani Ungkap Perjuangan Pemkab Bolmut Atas Pembangunan Perbatasan Negara di Pinogaluman

BOROKO, LELEMUKU.COM - Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan Perbatasan Negara yang terus diperjuangkan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Maka dari itu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar workshop Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, bertempat di Aula Kantor Camat Pinogaluman, selasa (15/6/2021).

Tujuan workshop ini adalah untuk pembahasan dan perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran pembangunan perbatasan pada Kecamatan Lokpri, serta usulan program kegiatan prioritas pembangunan kawasan perbatasan Negara di Kecamatan Lokpri tahun anggaran 2022-2024.

Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Derpri Pontoh diwakili Sekretaris Daerah Dr. Drs. H. Arsipan Nani menghadiri Workshop ini,  menyampaikan selamat datang kepada Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara Ir Djemi Gagola, M.Si, ME.

“Sebagai kawasan lokpri kecamatan pinogaluman tentunya dihadapkan dengan berbagai keterbatasan infrastruktur sebagai penunjang pembangunan dalam berbagai aspek,”ungkap Sekda Asripan Nani

Terdapat 8 Aspek yang dimaksud diantaranya:

Pertama, Belum ada akses jembatan yang menghubungkan desa busato kecamatan pinogaluman dengan desa buaata kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara.

Kedua, Terjadi abrasi pantai sepanjang 50 meter ke arah permukiman penduduk di Desa buko Utara dengan peningkatan rata-rata 5 meter per tahun, memberikan potensi ancaman terhadap 127 unit rumah penduduk , sehingga diperlukan pembagunan pengaman pantai.

Ketiga, Pelayanan air bersih masing-masing mengunakan sistem SPL, dimana 3.839 kk yang telah menikmati air bersih baru 700 kk, sehingga masih ada 3.139 kk yang belum terlayani air bersih.

Keempat, Belum ada bangunan pengaman tebing sungai diwilayah DAS andagile, agar pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat terlindungi dari abrasi.

Kelima, Terdapat 1,166 hektar bangunan dan jaringan irigasi merupakan kewenangan Provinsi Sulut yang tidak terpelihara dengan baik, terdapat 320 hektar sawah yang tidak terlayani air irigiasi.

Keenam, Bagunan pasar rakyat belum memadai untuk menggerakan perekonomian masyarakat.

Ketujuh, Terdapat Bangunan dan fasilitasi pendidkan yang belum memadai, diperlukan perbaikan bangunan dan fasilitas pendidikan agar pelayanan pendidikan dapat optimal.

Kedelapan, Terdapat 2 unit fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas buko dan puskesmas tuntung, perlu ditunjang dengan peralatan kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara Ir Djemi Gagola, M.Si, ME menyampaikan bahwa hasil dari workshop ini, kiranya segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah di Kecamatan Lokpri, dengan mempersiapkan proposal telaahan program kegiatan untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Di Kecamatan Pinogaluman juga memiliki Pulau Bongkil dan menjadi lokasi prioritas karena menjadi titik kedaulatan Negara dan titik batas Negara, yang harus kita pertahankan dan kita amankan.

Kepala BPPD Djemi Gagola mengajak untuk mantapkanlah Lokpri ini, sebab di RPJMN itu memuat Kecamatan Lokpri dan itu amanat perundang-undangan kita, artinya disemua Kementerian/Lembaga dan BUMN itu sudah menyiapkan anggaran khusus untuk Kecamatan-kecamatan Lokpri ini.

“Dengan demikian mari kita mantapkan ini, cuman selalu hambatan selama ini adalah kesiapan lahan, sehingga saya sampaikan kepada Bapak-Bapak Bupati untuk mengalokasikan anggaran pada pembebasan lahan,”pungkas Kepala BPPD Djemi Gagola. (Kominfosandi Bolmut)