India Dituduh Pakai Spyware Pegasus Israel ke Pengkritik Pemerintah

NEW DELHI, LELEMUKU.COM - Pemerintah India dihadapkan dengan skandal software peretas atau spyware Pegasus yang mengejutkan seluruh dunia.

Investigasi kolaboratif oleh organisasi nirlaba yang berbasis di Prancis, Forbidden Stories, dan organisasi HAM Amnesty International menemukan bahwa spyware Pegasus digunakan untuk mengawasi target potensial.

Lebih dari 300 nomor telepon India termasuk di antara hampir 50.000 yang ditargetkan di seluruh dunia. Nomor-nomor itu kemungkinan dianggap menarik bagi klien dari pembuat spyware, yakni NSO Group yang berbasis di Israel.

Basis data yang bocor dibagikan dengan Le Monde, The Guardian, Washington Post, Die Zeit, Suddeutsche Zeitung dan 10 organisasi berita global lainnya sebagai bagian dari penyelidikan yang dikenal sebagai Proyek Pegasus.

Mayoritas nomor-nomor yang diidentifikasi dalam daftar secara geografis terkonsentrasi di 10 negara: India, Azerbaijan, Bahrain, Hungaria, Kazakhstan, Meksiko, Maroko, Rwanda, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Di India, nomor-nomor yang masuk dalam daftar adalah milik politisi, puluhan jurnalis, aktivis, pengusaha, hakim Mahkamah Agung dan bahkan dua menteri dalam pemerintahan Narendra Modi, menurut situs berita The Wire, yang termasuk dalam penyelidikan global.

Musuh PM Modi menjadi target

"Jika Anda memindai daftar jurnalis dan warga negara yang masuk dalam daftar target Pegasus, mereka semua dikenal sebagai musuh atau pengkritik pemerintah saat ini. Bukankah itu kebetulan yang aneh? Ini memiliki efek yang mengerikan," kata komentator media Pamela Philipose, kepada DW.

"Mengapa pemerintah ini mengintai warganya sendiri, termasuk banyak yang menjalankan bisnis sah mereka sendiri? Perusahaan mengklaim spyware dijual secara eksklusif kepada pemerintah yang diperiksa di seluruh dunia untuk memerangi terorisme dan kejahatan serius lainnya. Ini sangat serius," ujar anggota Kongres Shashi Tharoor.

Sejauh ini, analisis forensik yang dilakukan pada 22 ponsel pintar di India yang nomornya termasuk dalam daftar, menunjukkan bahwa setidaknya ada 10 yang ditargetkan dengan spyware Pegasus, dan tujuh di antaranya berhasil.

Segera setelah laporan itu terungkap, parlemen dilanda kekacauan. Partai-partai oposisi menuntut dibentuknya penyelidikan independen.

Pemerintah bersikap defensif, menyebutnya sebagai "ekspedisi memancing," dan menolak untuk mengadakan penyelidikan independen setelah mengklaim bahwa mereka tidak terlibat dalam pengintaian.

Menteri Dalam Negeri Amit Shah merilis sebuah pernyataan yang menyerang Kongres dan berbagai organisasi internasional, menyebut mereka "penghalang" dan "pengganggu" yang bertujuan mempermalukan India di panggung dunia.

Apa itu spyware Pegasus dan bagaimana cara kerjanya?

Pegasus adalah spyware yang dapat diinstal secara diam-diam pada ponsel pintar, memungkinkan operator untuk mengekstrak pesan, foto dan email, merekam panggilan, dan secara diam-diam mengaktifkan mikrofon dan kamera.

Spyware ini mampu melakukan pengawasan pada tiga tingkatan: ekstraksi data awal, pemantauan pasif dan pengumpulan aktif.

Setelah terinstal, spyware tidak meninggalkan jejak pada perangkat, mengonsumsi baterai, memori dan konsumsi data minimal, dan dilengkapi dengan opsi penghancuran diri yang dapat digunakan kapan saja.

Momen Watergate India

Di antara mereka yang masuk dalam daftar target adalah Ashok Lavasa, mantan komisioner pemilu India yang mengkritik Modi atas pelanggaran kode etik, lalu seorang perempuan yang menuduh mantan Ketua Mahkamah Agung India Ranjan Gogoi melakukan pemerkosaan pada April 2019, dan beberapa jurnalis yang melakukan ekspos terhadap pemerintah atau menulis tentang topik sensitif, seperti pertahanan dan wilayah Kashmir yang diperebutkan.

Pemimpin Kongres Rahul Gandhi dan dua rekannya juga ada dalam daftar, tetapi analisis tidak dapat menentukan apakah mereka telah diretas atau tidak.

Setidaknya dua menteri yang menjabat di pemerintahan Modi, Ashwini Vaishnaw dan Prahlad Singh Patel, juga ada dalam basis data nomor telepon yang bocor.

Konstitusi dipertaruhkan

Pendiri-editor The Wire Siddharth Varadarajan dan M.K. Venu juga menjadi sasaran. Analisis forensik khusus menunjukkan bukti ponsel mereka terinfeksi oleh Pegasus.

"The Wire jelas merupakan salah satu media yang paling ditargetkan," kata Venu kepada DW. "Pemerintah harus membentuk komisi penyelidikan independen untuk menghilangkan kekhawatiran warga sehubungan dengan privasi mereka, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi India."

Pemerintah sejauh ini telah mencoba untuk memberanikan diri, dengan mengatakan data yang bocor dari perusahaan Israel NSO bukan merupakan penggunaan sebenarnya dari spyware Pegasus untuk meretas telepon.

Menyusul pengungkapan oleh konsorsium global, CEO WhatsApp, Will Cathcart, meminta pemerintah dan perusahaan untuk memastikan keamanan online.

"Ini adalah peringatan untuk keamanan di internet," cuit Cathcart. "Ponsel adalah komputer utama bagi miliaran orang. Pemerintah dan perusahaan harus melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya seaman mungkin. Keamanan dan kebebasan kita bergantung padanya."
Meningkatnya seruan untuk reformasi pengawasan

Ini bukan pertama kalinya spyware Pegasus menjadi berita utama. Para ahli menunjukkan bahwa ada contoh di India sebelum kontroversi saat ini, di mana spyware digunakan pada warga.

"Apa yang kita lihat sekarang adalah senjata siber yang digunakan untuk menambang data secara menyeluruh, dan ini menakutkan. Lihat saja pemilihan target, dan ini jelas merupakan ancaman bagi demokrasi konstitusional," ujar Apar Gupta, direktur eksekutif Internet Freedom Yayasan, kepada DW.

"Pemerintah Israel juga perlu ditekan untuk berhenti mengeluarkan izin ekspor ke NSO jika pelanggaran seperti itu terus berlanjut," tambah Gupta.

Pengacara Vrinda Bhandari yang membantu merancang model Kode Privasi India tahun 2018, meyakini bahwa reformasi pengawasan adalah suatu keharusan di India jika privasi ingin dihormati.

"Pertama-tama kita harus melakukan penyelidikan independen terhadap kontroversi Pegasus untuk menetapkan fakta. Pemerintah tidak boleh menghindar darinya jika sudah jelas," kata Bhandari kepada DW.

RUU perlindungan data menguntungkan pemerintah India

Aktivis yang memperjuangkan kebebasan berpendapat dan pendukung privasi berpendapat bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi, bukanlah solusi untuk pengawasan pemerintah karena membebaskan pemerintah India dari akuntabilitas.

"Badan intelijen kami harus bertanggung jawab. Penggunaan perangkat lunak semacam itu terhadap anggota parlemen dan warga negara India perlu sanksi yudisial dan deklasifikasi di masa depan," kata Bhandari.

Didirikan pada tahun 2010, NSO Group terkenal karena telah menciptakan Pegasus, yang memungkinkan mereka untuk meretas ponsel pintar dari jarak jauh dan mendapatkan akses ke konten dan fungsinya.

Pakar dunia maya mengatakan itu adalah spyware paling kuat yang tersedia saat ini dan hampir tidak mungkin dideteksi.(DW/Tempo)