6 Provinsi di Indonesia Timur Sepakat Dorong Ekonomi Kelautan dan Perikanan

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail,  Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sektor Kelautan dan Perikanan antar 6 Pemerintah Provinsi di Ruang Rapat Utama, Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha Lt. 2 Jakarta Pusat, Selasa (14/9/2021).

Kegiatan diselenggarakan oleh KSP RI, dihadiri berbagai pihak terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dan perwakilan pemerintah daerah dari 6 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko, ini adalah wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia.

“Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini juga dimaksudkan agar nelayan di Kawasan Regional Timur Indonesia, dapat memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya,” tuturnya.

“Diharapkan nelayan kita akan menjadi tuan di negerinya sendiri. Dengan demikian, ke depan nelayan di kawasan ini akan memberikan kontribusi strategis bagi kehadiran dan produktivitas lumbung ikan nasional,” sambung Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.

Pemerintah Pusat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang selama ini telah bersinergi secara baik dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik kerja sama ini, dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan di kawasan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik kerja sama ini, karena pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujarnya.

Menurutnya, Keberhasilan program prioritas KKP tentu memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah.

"Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para Gubernur, Pimpinan Pemerintah Provinsi beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” sambungnya.

“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan distribusi produk lokal dari wilayah Timur, sehingga tidak lagi Java-sentris,” tukasnya.

Sementara, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA  meminta kepada para gubernur yang telah melakukan penandatanganan kerjasama enam Provinsi harus cepat menindaklanjutinya dan harus memiliki nama yang dapat diingat.

Maka untuk penandatanganan hari ini menurutnya, diberi nama Delta VI atau Dorong Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan 6 Provinsi.

Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta membeberkan, sesuai penugasan Perpres Nomor 83 Tahun 2019, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional bidang maritim, infrastruktur, energi, dan investasi.

"Tugas kami memastikan setiap arahan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik. Jika ditemukan kendala, kita lakukan debottlenecking," tegas Tetelepta

Diketahui, melalui Permen KP 58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal nelayan kecil di bawah kapasitas 30 GT hanya diperbolehkan untuk memasuki jalur dua (4-12 mil) dan jalur tiga (di atas 12 mil) dengan persyaratan tertentu.

Namun banyak nelayan menghadapi masalah hukum karena melintasi batas wilayah ini.(Albert Batlayeri)