Imran Khan Peringatkan Taliban Soal Ancaman Perang Saudara di Afghanistan
pada tanggal
23 September 2021
ISLAMABAD,LELEMUKU.COM - Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan memperingatkan Taliban bahwa ancaman perang saudara di Afghanistan nyata. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, ia mengatakan hal itu akan terjadi apabila Taliban gagal membentuk pemerintahan yang inklusif.
"Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang inklusif, maka secara gradual hal itu akan mengerah ke perang saudara. Jika mereka tidak melibatkan seluruh faksi cepat atau lambat, maka hal itu juga akan berdampak ke Pakistan," ujarnya, Selasa kemarin, 21 September 2021.
Khan melanjutkan, hal yang paling ia khawatirkan adalah kemungkinan krisis kemanusiaan dan pengungsi jika perang saudara terjadi. Selain itu, soal kemungkinan wilayah Afghanistan digunakan oleh kelompok bersenjata yang mencoba melawan Pemerintah Pakistan.
"Hal itu akan mengarah pada Afghanistan yang kacau dan tidak stabil."
"Kekacauan adalah tempat yang ideal untuk teroris, karena tidak ada kontrol apabila terjadi pertarungan... Jadi, terorisme dari Afghanistan, krisis kemanusiaan, perang saudara, dan gelombang pengungsi adalah isu yang kami khawatirkan," ujar khan menegaskan.
Saat berhasil menduduki Afghanistan pada Agustus lalu, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan terbuka. Realitanya, Taliban mengisi pemerintahan Afghanistan dengan orang-orang pilihannya dan tidak ada satupun pejabat perempuan.
Hal tersebut menimbulkan gelombang protes, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Prancis bahkan sampai memutuskan untuk tidak mau berurusan dengan Taliban sampai mereka mengubah sikap.
Taliban sejauh ini bersikeras dengan sikapnya. Salah satu pimpinan Taliban, Mohammad Mobeen, mengatakan organisasinya tidak memberikan hak pada siapapun untuk memaksa mereka menerapkan pemerintahan inklusif.
"Kami sudah merdeka. Seperti Pakistan, kami punya hak untuk menentukan sistem pemerintahan kami," ujar Mobeen. Per berita ini ditulis, Taliban tengah berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional, termasuk kesempatan untuk hadir di Sidang Umum PBB. (Tempo)
"Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang inklusif, maka secara gradual hal itu akan mengerah ke perang saudara. Jika mereka tidak melibatkan seluruh faksi cepat atau lambat, maka hal itu juga akan berdampak ke Pakistan," ujarnya, Selasa kemarin, 21 September 2021.
Khan melanjutkan, hal yang paling ia khawatirkan adalah kemungkinan krisis kemanusiaan dan pengungsi jika perang saudara terjadi. Selain itu, soal kemungkinan wilayah Afghanistan digunakan oleh kelompok bersenjata yang mencoba melawan Pemerintah Pakistan.
"Hal itu akan mengarah pada Afghanistan yang kacau dan tidak stabil."
"Kekacauan adalah tempat yang ideal untuk teroris, karena tidak ada kontrol apabila terjadi pertarungan... Jadi, terorisme dari Afghanistan, krisis kemanusiaan, perang saudara, dan gelombang pengungsi adalah isu yang kami khawatirkan," ujar khan menegaskan.
Saat berhasil menduduki Afghanistan pada Agustus lalu, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan terbuka. Realitanya, Taliban mengisi pemerintahan Afghanistan dengan orang-orang pilihannya dan tidak ada satupun pejabat perempuan.
Hal tersebut menimbulkan gelombang protes, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Prancis bahkan sampai memutuskan untuk tidak mau berurusan dengan Taliban sampai mereka mengubah sikap.
Taliban sejauh ini bersikeras dengan sikapnya. Salah satu pimpinan Taliban, Mohammad Mobeen, mengatakan organisasinya tidak memberikan hak pada siapapun untuk memaksa mereka menerapkan pemerintahan inklusif.
"Kami sudah merdeka. Seperti Pakistan, kami punya hak untuk menentukan sistem pemerintahan kami," ujar Mobeen. Per berita ini ditulis, Taliban tengah berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional, termasuk kesempatan untuk hadir di Sidang Umum PBB. (Tempo)