Herry Ario Naap Ajak toni Tesar, Lamek Maniagasi dan Hengki Mandosir Temui Pratikno Istana Negara
pada tanggal
22 November 2021
JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Bupati Biak Numfor, Papua, Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd kembali bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di ruang kerjanya, di Istana Negara, Jumat (19/11/2021) sore. Ini adalah pertemuan kedua Bupati Herry A. Naap dan Mensesneg dalam satu bulan terakhir, setelah Jumat, (22/10/2021) juga melakukan pertemuan langsung.
Dalam pertemuan dengan Mensesng kali ini agak berbeda dengan pertemuan sebulan lalu, boleh dikatakan agak istimewa. Pasalnya Bupati Herry Naap datang dengan bupati dan atau perwakilan bupati dari tiga kabupaten di wilayah Saereri, mereka juga ikut dalam pertemuan kali ini, termasuk jajaran ketua dewannya.
Adapun bupati yang ikut bersama Bupati Herry Naap adalah Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar, Wakil Bupati Waropen Lamek Maniagasi, Asisten I Setda Kabupaten Supiori Hengki Mandosir juga ikut hadir mewakili Bupati, termasuk jajaran ketua dewan dari kabupaten tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai, banyak hal yang kembali didiskusikan. Misalnya saja meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal ini dukungan Presiden Joko Widodo terhadap percepatan pembangunan kabupaten-kabupaten di Kawasan Wilayah Adat Saereri melalui sejumlah kebijakan dan program.
“Intinya kami dari bupati dan atau perwakilan Bupati di kawasan Saereri menemui Mensesneg untuk kembali meminta supaya ada dukungan serius dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden, supaya agenda program percepatan pembangunan juga didorong. Salah satunya Sail Teluk Cenderawasih pada pengembangan kawasan sesuai potensi kelautan dan perikanan yang kami miliki,” ujar Bupati Herry Naap.
Selain itu, dalam pertemuan ini, para kepala daerah juga menyampaikan aspirasi tentang perlunya dukungan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kawasan wilayah adat Saereri. Usulan itu disampaikan dengan alasan, bahwa jika ada pembentukan DOB di Papua, maka sesuai dengan amanat UU Otsus tahun 2001 , bahwa pemekaran provinsi itu tetap mengacu dalam wilayah adat masing-masing.
“Kami juga sepakat meminta dukungan ke Bapak Presiden melalui Mensesneg, jika memang pembentuk DOB itu ada, khususnya pembentukan provinsi, maka wilayah Saereri minta untuk satu provinsi. Saya kira ini penting dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sesuai dengan wilayah adat,” katanya.
“Pada dasarnya apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini adalah untuk percepatan pembagunan atau kemajuan kabupaten di wilayah adat Saereri. Jika daerah kita mau maju seperti daerah lainnya di Indonesia, maka perlu kita minta dukungan dari pemerintah pusat melalui sejumlah program atau kebijakan khusus, dan itu terus kami bangun,” pungkas Bupati Herry Naap.(HumasBiakNumfor)