70 Persen Warga Tolak Pemilu Ditunda dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Presiden Indonesia Joko Widodo menyapa para pendukungnya dalam acara pelantikannya sebagai presiden Indonesia ketujuh di Monumen Nasional di Jakarta, 20 Oktober 2014 - (AP)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Lebih dari 70 persen masyarakat menolak usulan penundaan pemilihan umum 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, kendati sebagian besar disebut puas akan kinerjanya, kata survei yang dirilis pada Kamis (3/3/2022).

Hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dirilis saat maraknya usulan dari beberapa pemimpin partai politik untuk menunda pemilu demi apa yang mereka sebut sebagai memberikan waktu pada Jokowi memperbaiki kinerja ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

"Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan sudah diketahui hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan ibu kota negara baru," ujar Djayadi dalam pemaparan secara daring.

"Apapun alasannya, sesuai konstitusi Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024, termasuk kelompok yang puas atas kinerja Jokowi sebagai presiden," terang Djayadi.

Sebanyak 70,7 persen responden yang disurvei LSI tidak menyetujui perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu karena alasan pandemi dan 74,3 persen responden menolak walaupun dengan alasan pemulihan ekonomi yang terpuruk, kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Sebanyak 75,5 persen publik didapati menolak kedua hal tersebut walaupun dengan alasan memastikan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Wacana penundaan pemilihan presiden kembali mencuat walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Januari lalu telah menetapkan bahwa hari pencoblosan Pemilihan Presiden akan digelar pada 14 Februari 2024.

Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan awal tahun ini telah menegaskan bahwa dia menolak rencana perpanjangan periode masa jabatannya. Presiden juga menekankan dirinya tak berminat menjadi presiden tiga periode dan akan tetap mematuhi konstitusi.

Survei yang digelar LSI pada pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dan melibatkan 1.197 respondens ini menemukan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tergolong tinggi, mencapai 66,3 persen, namun menurun sekitar lima persen dibanding survei periode sebelumnya.

"Ada penurunan tingkat kepuasan presiden pada survei kali ini dibanding Desember 2021, dari 71,4 persen menjadi 66,3 persen," ujar Djayadi.

Hasil serupa didapat Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menemukan mayoritas publik puas terhadap kinerja Jokowi saat ini, mencapai 70,4 persen.

mengatakan, mayoritas responden menolaknya, sekitar 68,1 persen.

"Meski mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi mayoritas tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden," ujar Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry , yang mengatakan sekitar 68,1 persen menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam hasil tilikan lembaga-lembaga survei yang dirilis sebulan terakhir, kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi memang masih tergolong tinggi, seperti Survei Litbang Kompas dan hasil survei Lembaga Indopol Survey yang mencatat angka kinierja Jookowi di atas 70 persen.

Usulan Parpol

Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden telah dihembuskan oleh sejumlah pejabat dan pimpinan partai politik.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia adalah yang pertama menyuarakannya pada 10 Januari 2022. Kala itu, Bahlil mengeklaim usulan itu berasal dari para pengusaha.

Sementara di parlemen tiga dari sembilan pimpinan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat - Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN) - bahkan sudah memberikan dukungan terbuka terkait wacana tersebut.

Muhaimin dalam pernyataannya pada 26 Februari mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden merupakan aspirasi masyarakat setelah melakukan analisa terhadap big data media sosial.

Ia mengatakan, setidaknya 100 juta warganet Indonesia telah bersepakat jika Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun sehingga masa jabatan Jokowi pun harus diperpanjang.

Perihal yang belakangan diragukan pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, yang mengatakan bahwa perdebatan perpanjangan masa jabatan itu tidak sampai melibatkan 10 ribu akun di media sosial Twitter.

"Tidak mencapai 18 juta user Twitter Indonesia. Apalagi 100 juta, tidak masuk akal," kata Fahmi. BenarNews telah mendapatkan izin untuk mengutip kicauan tersebut.

Adapun Zulkifli menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dalam keterangan pers di DPR sehari sebelum Muhaimin.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga terseret dalam isu ini usai disebut sebagai inisiator wacana penundaan pemilu, seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyangkal Luhut terlibat dalam isu itu.

"Setahu saya, tidak ada soal itu dari Pak Luhut," ujarnya kepada BenarNews.

Perlu perhatian serius

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnia Agustyati mengatakan, meski jelas-jelas melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945, wacana ini layak mendapat perhatian serius.

Pasalnya politikus di parlemen kerap terlihat terus memperluas dukungan untuk mengubah beleid itu.

Sesuai aturan, perubahan Pasal UUD 1945 bisa diajukan minimal sepertiga anggota MPR; mengubah pasal minimal dua per tiga dari jumlah anggota MPR.

Dengan dukungan yang sudah disuarakan PKB, PAN, dan Golkar, terang Khoirunnia, maka hanya dibutuhkan satu hingga dua partai untuk bisa mengubah UUD 1945.

"Dengan dukungan besar yang ada kepada pemerintahan Jokowi, sebenarnya lebih dari cukup untuk melakukan amandemen," kata Khoirunnia, yang juga menggagas petisi penolakan melalui situs Change.org. (Arie Firdaus| BeritaBenar)