Laurenzus Kadepa Desak Jokowi Evaluasi Total Kebijakan Keamanan di Papua

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa - (HumasDPRP)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa mendesak Presiden Jokowis segera evaluasi total kebijakan keamanan di Tanah Papua.

Hal ini diungkapkan pasca Peristiwa pembantaian secara sadis terhadap 8 pekerja tower karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) yang memperbaiki tower BTS 3 Telkomsel di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, 2 Maret 2022 lalu, dan sebelumnya pada 24 Februari 2022, di Distrik Sinak Kabupaten Puncak Provinsi Papua, ada informasi beberapa pelajar diduga disiksa dan mengakibatkan Mekilon Tabuni (Pelajar) meninggal dunia dan lainnya luka parah, pelaku diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan.

Dari dua peristiwa sadis itu, Politisi Partai Nasdem Papua ini mengaku prihatin dan mengutuk keras tindakan para pelaku, sebab korban yang meninggal adalah rakyat sipil dan pelajar yang tidak tahu soal ideologi “Papua Merdeka” harga mati ataupun NKRI harga mati.

“Para korban yang dibunuh ini adalah rakyat sipil dan pelajar yang tak tahu ideologi NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Pelaku adalah tidak berperikemanusiaan. Saya kutuk itu tindakan para pelaku,” tegas Kadepa kepada sumber Tim Humas DPRP, Sabtu,(5/03/2022)

Dikatakan Kadepa, konflik bersenjata di Papua yang telah berlangsung panjang dan telah mengorbankan banyak korban jiwa baik dari warga Sipil Orang Papua maupun Non Papua, TNI/Polri termasuk juga kelompok bersenjata sendiri TPNPB/OPB harus segera dihentikankan cukup sudah darah mengalir di Papua dari waktu ke waktu.

Untuk itu dirinya meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengevaluasi secara total terhadap kebijakan keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Papua dan Papua Barat membutuhkan kebijakan – kebijakan baru tanpa militer. Kepada bapak Presiden segera evaluasi total kebijakan keamanan untuk Papua dan Papua Barat,” pintanya.

Selain Presiden ditambahkan Kadepa pihaknya juga meminta pemerintah daerah berperan aktif mencari solusi penyelesain konflik didaerahnya.

”Kami juga  minta kepada para Kepala Daerah terutama Bupati disejumlah daerah yang terus konflik, untuk Bupati harus proa aktif mencari solusi penyelesaian konflik.Rakyat itu butuh kehadiran pemerintah daerah dan menjamin rasa aman bagi semua anak bangsa yang ada di  wilayahnya adalah tugas utama pemerintah daerah.Jangan biasakan selalu keluar daerah tinggalkan tugas berhari – hari, berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan tanpa berpikir untuk rakyat didaerah,” tutupnya (HumasDPRP)