Petrus Fatlolon Ungkap 6 Isu Strategis di Kepulauan Tanimbar Hingga Tahun 2026

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon - (Lelemuku)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon mengingatkan panitia dan semua peserta Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Tanimbar Tahun 2023  hingga 2026 dan rencana kerja pemerintah daerah  (RKPD) Tahun 2023 agar memperhatikan enam isu strategis yang menjadi perhatian di daerah yang dipimpinnya tersebut.

Fatlolon menerangkan apabila mengacu pada instruksi mentri dalam negeri (Mendagri) terdapat lima kabupaten dan kota di Maluku yang harus melaksanana dan mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah untuk tiga tahun kerja.

"Hal ini disebabkan masa jabatan kepala daerah akan berakhir. Dan untuk saya dan pak wakil bupati akan berakhir pada 22 Mei nanti. Akan ada kekosongan hampir tiga tahun. Pemerintah akan tetapkan penjabat bupati, maka harus ditetapkan pula perencanaan pembangunan tiga tahun kedepan,” ungkap Fatlolon pada Jumat, 4 Maret 2022.

Ke-enam isu strategis itu adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia (SDM), lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Ia harap berbagai isu dapat diurai menjadi program-program strategis yang dirangkum dalan satu dokumen rencana pembangunan daerah tiga tahun kedepan.

“Pasca itu akan ditetapkan perencanaan pembangunan lima tahun setelah bupati dan wakil bupati terpilih dilantik. Dengan demikian terhadap pelaksanaan konsultasi publik saat ini  hemat Dia, sangatlah penting dan strategis. Lantaran, melalui forum inilah akan menghasilkan beberapa rekomenasi penting, materi-materi yang strategis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tiga tahun kedepan,” sebut dia.

Selanjutnya, Bupati Fatlolon merasa yakin kalau melalui konsultasi publik ini akan hasilkan beberapa kesepakatan yang strategis dan akan dibahas sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku bersama DPRD dalam rangka menetapkan menjadi peraturan daerah.

"Setelah rencana pembangunan daerah rangkum menjadi dokumen negara, maka akan dibahas rencana kerja pemda untuk tahun 2023. Saya harap kesemuanya itu akan selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi. Dan saya harap dari forum konsultasi publik inilah akan berikan manfaat besar bagi daerah dan bangsa ini," pesannya mengakhiri sambutan. (Oktofina Batlajery)