OKP Cipayung Tolak Penjabat Wali Kota Ambon dari TNI
pada tanggal
20 Mei 2022
AMBON,LELEMUKU.COM - Wacana terkait penjabat walikota Ambon yang akan diisi oleh perwira TNI aktif justru mendapatkan penolakan dari OKP Cipayung Kota Ambon.
Dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (20/05/2022) mereka berpendapat bahwa jabatan wali kota merupakan jabatan sipil yang harus diisi oleh masyarakat sipil pula dan sebaiknya TNI maupun Polri fokus pada tugas utama mereka.
“Jabatan sipil yang diisi oleh perwira TNI dan Polri aktif ini mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru,”ujar Ketum HMI Ambon, Afrizal Mukadar.
Menurutnya, OKP Cipayung tidak ingin dari unsur TNI maupun Polri, mereka juga berharap jabatan Penjabat wali kota Ambon juga harus diisi oleh anak daerah, bukan harus orang yang berdarah maluku melainkan orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku.
Sebelumnya, wacana penjabat wali kota Ambon yang akan diisi oleh TNI sering dikaitkan dengan Pilgub Maluku periode mendatang atau sering di sebut sebagai perang bintang. Hal tersebut dikarenakan muncul salah seorang jendral TNI aktif yang siap maju pada pilgub1 2024 mendatang.
“Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi kita di Maluku berjalan dengan baik.Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri kami anggap mencederai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa pada tahun 1998, tugas kita mengawal agenda reformasi ini” jelas Hamja Loilatu, Ketum IMM kota Ambon
Hal serupa juga di sampaikan oleh Christian A. D. Rettob selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon.
“Kita rakyat ini seakan digembleng oleh negara untuk bernostalgia kembali dengan rezim Orde Baru. Kita tau bersama bahwa Orde Baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia. Jangan lagi kita berada pada situasi – situasi kelam yang nantinya mencederai kedaulatan rakyat,”tegas Rettob.
Rettob menyampaikan bahwa jangan sampai rakyat dibingkai oleh rezim Orde Baru yang secara semu dan pada akhirnya akan menunjukan orogansi kepemimpinan di Maluku terlebih ksusus Kota Ambon.
“Jika benar panjabat Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri sekalipun itu adalah keputusan Mendagri, kami akan tetap menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes selama kepemimpinannya,” tutup Ketum GMNI Kota Ambon, Adi S. Tebwaiyanan. (indonesiatimur.co)