Tak Hadir di Rapat DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak Minta Kemendagri Tegur Anies Baswedan
pada tanggal
05 Mei 2022
JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Gubernur Anies Baswedan yang tidak pernah lagi hadir dalam rapat paripurna DPRD. Gilbert meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menegur Anies.
Masalah ketidakhadiran Anies dalam rapat dengan DPRD itu diungkit Gilbert setelah Anies mengklaim Jakarta International Stadium sebagai mahakarya, namun tidak menyinggung peran gubernur sebelumnya.
Anggota Komisi B DPRD ini mengatakan, Anies tidak pernah menghadiri rapat paripurna dengan DPRD, termasuk rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan DPRD.
“Ini sesuatu yang kurang etis,” kata Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Mei 2022. “Sebaiknya Kemendagri, BPK, dan KPK, juga menegur Gubernur yang tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD.”
Gubernur DKI Jakarta itu memang kerap tidak hadir dalam dalam rapat paripurna DPRD DKI. Pada rapat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021, 25 April lalu, dia diwakili Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.
Sebelumnya, Anies juga tidak hadir rapat paripurna pembahasan LKPJ pada 6 April 2022. Dia juga diwakili oleh Riza Patria.
Menurut anggota dewan dari Fraksi PDIP itu, mangkirnya Anies dari rapat dengan DPRD adalah sesuatu yang tidak etis. Sama halnya ketika Anies menghapus program OK Oce Sandiaga Uno, yang sebagian besar didanai oleh Sandiaga.
Dia juga menyoroti narasi yang menyerang Pemerintah Pusat saat awal pandemi, hingga klaim JIS sebagai mahakarya yang terkesan untuk kampanye Pilpres 2024.
“Menyebutkan JIS mahakarya dengan kata-kata yang sudah ditata, tetapi tidak menyebutkan sumbangsih mereka yang terlibat sejak awal adalah juga tidak beretika,” ujarnya.
Gilbert membeberkan bahwa pembangunan JIS hampir mangkrak hingga Pemerintah Pusat turun tangan dengan menalangi 80 persen biaya pembangunan. Rencana pembangunan JIS juga sudah digodok sepuluh tahun lalu oleh para gubernur sebelumnya.
“Sebaiknya ucapan mahakarya kemarin diikuti juga permintaan maaf kepada para korban banjir, mereka yang tidak memiliki rumah yang layak, korban kebakaran tanpa rumah, dan kegagalan memenuhi janji kampanye,” kata Gilbert.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut JIS sebagai mahakarya anak negeri saat Salat Id di pelataran luar stadion yang terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2 Mei lalu. (Eka Yudha Saputra | Tempo)
Masalah ketidakhadiran Anies dalam rapat dengan DPRD itu diungkit Gilbert setelah Anies mengklaim Jakarta International Stadium sebagai mahakarya, namun tidak menyinggung peran gubernur sebelumnya.
Anggota Komisi B DPRD ini mengatakan, Anies tidak pernah menghadiri rapat paripurna dengan DPRD, termasuk rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan DPRD.
“Ini sesuatu yang kurang etis,” kata Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Mei 2022. “Sebaiknya Kemendagri, BPK, dan KPK, juga menegur Gubernur yang tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD.”
Gubernur DKI Jakarta itu memang kerap tidak hadir dalam dalam rapat paripurna DPRD DKI. Pada rapat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021, 25 April lalu, dia diwakili Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.
Sebelumnya, Anies juga tidak hadir rapat paripurna pembahasan LKPJ pada 6 April 2022. Dia juga diwakili oleh Riza Patria.
Menurut anggota dewan dari Fraksi PDIP itu, mangkirnya Anies dari rapat dengan DPRD adalah sesuatu yang tidak etis. Sama halnya ketika Anies menghapus program OK Oce Sandiaga Uno, yang sebagian besar didanai oleh Sandiaga.
Dia juga menyoroti narasi yang menyerang Pemerintah Pusat saat awal pandemi, hingga klaim JIS sebagai mahakarya yang terkesan untuk kampanye Pilpres 2024.
“Menyebutkan JIS mahakarya dengan kata-kata yang sudah ditata, tetapi tidak menyebutkan sumbangsih mereka yang terlibat sejak awal adalah juga tidak beretika,” ujarnya.
Gilbert membeberkan bahwa pembangunan JIS hampir mangkrak hingga Pemerintah Pusat turun tangan dengan menalangi 80 persen biaya pembangunan. Rencana pembangunan JIS juga sudah digodok sepuluh tahun lalu oleh para gubernur sebelumnya.
“Sebaiknya ucapan mahakarya kemarin diikuti juga permintaan maaf kepada para korban banjir, mereka yang tidak memiliki rumah yang layak, korban kebakaran tanpa rumah, dan kegagalan memenuhi janji kampanye,” kata Gilbert.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut JIS sebagai mahakarya anak negeri saat Salat Id di pelataran luar stadion yang terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2 Mei lalu. (Eka Yudha Saputra | Tempo)