Gergorius Okoare Sebut Lemasko Tak Terlibat Jual Beli Besi Tua di Jakarta
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mengklaim tidak terlibat dalam jual beli besi tua yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat 5 Daskam atau lembaga untuk kepentingan per orang dan kelompok.
"Mengenai besi tua, selama ini yang di Jakarta itu hampir beberapa tahun sedang panas dengan membawa nama suku dan lembaga masyarakat Kamoro yang dilakukan oleh per orang atau kelompok. Saya menegaskan kepada masyarakat saya di lima desa tidak boleh mengatasnamakan tokoh dari 5 desa," kata Ketua Lemasko Gergorius Okoare, Selasa (21/6/2022).
Ia menduga ada oknum-oknum tertentu yang disinyalir terlibat dalam jual beli besi tua namun mengatasnamakan masyarakat Kamoro.
"Kemudian disinyalir ada kelompok yang menyatakan dukungan dan itu bukan dari lembaga adat yang menyatakan besi tua itu milik masyarakat Kamoro. Atas nama lembaga tidak ada hubungan dengan besi tua yang mengatasnamakan lemasko," jelasnya.
Pihak Lemasko menghimbau kepada para pihak yang merasa dirugikan atas jual beli besi tua, agar segera membuat laporan polisi, sehingga oknum-oknum yang terlibat bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dihadapan hukum.
"Pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan ke polisi, karena Lemasko tidak pernah kasih keluar surat untuk besi tua," tegas Gerry sapaan Gergorius Okoare.
Sementara itu, Wakil Ketua I Lemasko Dominikus Mitoro mengatakan, pihak Lemasko selama ini hanya menjual besi scrap atau barang-barang berupa besi yang sudah habis masa manfaatnya, hasil tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Kamoro.
"Yang sekarang kita jalankan ini scrap dari yang berada di mile 38 yang nantinya dijual dan kita terima hasil, tapi teman-teman di Jakarta mengatasnamakan Lemasko untuk itu kami minta kepada pihak berwajib untuk menahan oknum-oknum itu," kata Dominikus Mitoro.
Pihak Lemasko merasa dirugikan atas kasus tersebut. Kehadiran Lemasko bukan mengelola besi scrap melainkan dibentuk untuk melayani masyarakat.
"Kami ini takut, karena kami tidak punya anggaran ratusan milyar, kami diatur oleh Freeport, anggaran yang ada itu kita jalankan program untuk melayani masyarakat," ungkapnya. (Ricky Lodar)