Ini Alasan Utama Lemasko Dukung Pembangunan Smelter di Gresik
pada tanggal
02 Juni 2022
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mendukung penuh proyek pembangunan smelter di Gresik yang sudah dimulai sejak awal tahun 2022 ini dan diproyeksikan rampung pada tahun 2024 mendatang.
"Kami dari pihak lembaga adat sangat mendukung pembangunan smelter yang sudah mulai kerja di Gresik," kata Marianus Maknaipeku di Timika, Kabupaten Mimika, Papua pada Rabu (1/6/2022).
Menurutnya keputusan lokasi pembangunan smelter yang direncanakan pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia sudah tepat yaitu di Gresik. Artinya jika smelter tetap dibangun di Timika, tentunya akan memberikan dampak kerusakan alam yang cukup parah di wilayah pesisir Kabupaten Mimika.
"Kami berikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan freeport Indonesia. Saya rasa, sebagai pemilik negeri ini sangat mendukung, karena kita orang pesisir ini (mulai dari mile 50 sampai pesisir). Kami jadi korban permanen," jelasnya.
Marianus menambahkan, saat ini limbah tailing PT Freeport di wilayah pesisir telah memberikan kerusakan pada ekosistem, pendangkalan dan sebagainya.
"Jadi dengan kehadiran smelter nanti, itu akan berikan kami malapetaka dengan limbah tailing dan limbah smelter. Makanya kami dukung pembangunan smelter di Gresik, jadi kalau ada masyarakat Papua yang tidak setuju ya cari tempat di mereka punya tempat baru bangun, jangan di tanah kami karena sudah rusak," ungkapnya.
Sementara itu, Marianus juga mengatakan, alasan pembangunan smelter di Gresik sudah diputuskan dari 2017-2018 lalu. Pertimbanganya yaitu infrastruktur di Papua belum memenuhi persyaratan, termasuk persoalan listrik, sehingga tidak dibangun di Papua.
Hanya saja, Lemasko akan memberikan catatan-catatan kepada pemerintah dan juga PT Freeport mulai dari dana CSR hingga limbah tailing ini perlu diperhatikan.
"Cuma kami berikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan freeport, kalau bangun smelter di Gresik, harus ada dana CSR untuk kami, peningkatan SDM khusus bagi orang Papua, tenaga kerja dari Papua jadi prioritas, terus limbah tailing itu harus dipikirkan kembali," harapnya. (Ricky Lodar)