Pemprov Papua Ekspose Kinerja di Bidang Pertanian, Kelautan dan Kawasan Perbatasan

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar ekspose kinerja di bidang pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, pengelolaan ekonomi di kawasan perbatasan serta rilis data pembangunan Papua bulan Juli 2022. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipandu oleh Sekretaris Diskominfo, Gilberd Yakwart dengan menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  Semuel Siriwa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Iman Djuniawal, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Suzana D. Wanggai dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Adriana Helena Carolina.

“Komoditas unggulan perkebunan di Papua dibagi menurut komiditi 5 wilayah adat,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  Semuel pada Selasa, 2 Agustus 2022. 

Ia menyebutkan komoditas unggulan dari wilayah adat Mamta yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya adalah kakao, sagu, kelapa dan kelapa sawit. 

Komoditas unggulan dari wilayah adat Saireri yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen adalah kelapa, kakao, kopi dan sagu. 

Kemudian komoditas unggulan dari wilayah adat Lapago yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah dan Puncak adalah kopi Arabica.

Komoditas unggulan dari wilayah adat Meepago yang meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika adalah kopi Arabica, sagu, kelapa dan kakao.

Komoditas unggulan dari wilayah adat Anim Ha yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi adalah karet, kelapa sawit, kakao dan sagu. 

Menurut Semuel kondisi ketersediaan pangan di Papua per Juni 2022 masih stabil dan dalam kondisi aman. Walau masih ada beberapa komoditas pangan tertentu seperti bawang merah dan bawang putih masih didatangkan dari luar Papua, yaitu Makasar, Surabaya dan Manado guna memenuhi kebutuhan pangan di 29 kabupaten dan kota.

“Sesuai data itu secara umum pada bulan Juni kondisi keterdesiaan pangan di Papua masih aman dan stabil,” ujar dia.  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Iman Djuniawal menyampaikan update pengelolaan kelautan dimana komoditas unggulan Saireri adalah rumput laut, kepiting, udang, lopster, ikan demersal dan ikan pelagis dan komoditas unggulan Meepago adalah ikan mas dan ikan nila. 

“Komoditas unggulan Mamta adalah udang, lobster, teripang, ikan demersal, ikan pelagis, ikan mas, ikan nila dan ikan bandeng. Komoditas unggulan di Lapago adalah udang cherax, ikan mas dan ikan nila. Komoditas unggulan di Anim Ha adalah udang kepiting, ikan demersal dan ikan pelagis kecil,” kata dia. 

Iman menyatakan potensi pengelolaan kelautan dan perikanan Papua berada pada dua wilayah pengelolaan perikanan Negara republic Indonesia (WPPNRI) yaitu WPP 717 di Samudera Pasifik dan 718 di Laut Aru dan Arafura dengan panjang garis pantai 1.170 mile, luas sampai dengan 12 mile adalah 88.767 km2.

Jumlah pulau di Papua sebanyak 558 pulau, jumlah pulau terluar 9 pulau, jumlah pelanuhan perikanan 9 pelabuhan, sentra perikanan terpadu (SKPT) terdapat di Merauke, Timika dan Biak Numfor. 

Jumlah nelayan laut 69.955 orang dan nelayan PUD 24.267 orang dengan total jumlah nelayan 94.222 orang serta jumlah nelayan Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 64.138 dan nelayan non OAP sebanyak 5.772.

Jumlah pembudidaya 25.178 pembudidaya, jumlah pengelolahan dan pemasar hasil perikanan 2.725 kelp dan potensi lahan budidaya mencapai 11,8 juta Ha.

Selanjutnya secara administratif luas Papua adalah 317.062 km2 yang terdiri dari daratan seluas 98.962 km2, lautan seluas 218.100 km2, garis pantai 1.170 mil laut, hutan mangrove seluas 1.049.172 ha dan terumbu karang sebanyak 220 jenis. 

“Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2021 adalah 252.321 ton dan perikanan budidaya tahun 2021 adalah 242.300 ton,”ungkap dia.

Kepala BPPKLN Suzana mengungkapkan pihaknya mendorong daerah perbatasan menjadi garda terdepan NKRI dengan membangun pos lintas batas Negara (PLBN) terpadu yang meningkatkan pengawasan dengan dibangunnya kawasan-kawasan ekonomi baru. 

Menurutnya, BPPKLN tidak hanya melihat PLBN sebagai pelayanan administrasi tetapi bagaimana supaya di daerah atau kawasan tersebut dapat dibangun sarana prasarana ekonomi yang menunjang dan menciptakan peluang gate to pacific.

“Itu sebabnya sejak tahun 2013 kami mendorong kepada pemerintah untuk bangun perbatasan kita dan 2017 sudah diakomodir oleh Presiden Jokowi pos lintas batas Skow, tetapi ada juga Sota dan tahun ini akan diresmikan PLBN terpadu Yetetkun ada di Boven Digoel,” ungkap dia. 

Kepala BPS Adriana menambahkan perkembangan Indeks Harga Konsumsi (IHK) gabungan 3 kota di Papua pada Juli 2022 sebesar 0,81 persen. Inflasi terjadi di seluruh kota, dimana Timika sebesar 1,61 persen, Merauke sebesar 0,58 persen dan Jayapura sebesar 0,53 persen. 

Ia mengatakan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen. 

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,20 persen. 

Kelompok transportasi sebesar 4,34 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,06 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04 persen. 

“Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua bulan Juli 2022 sebesar 100,18 atau turun 0,33 persen dibandingkan dengan bulan Juni 2022. NTP Nasional Juli 2022 sebesar 104,25 atau mengalami penurunan sebesar 1,61 persen dibanding NTP bulan sebelumnya,” sebut dia. (Laura Sobuber)