Pemerintah Korsel Usulkan Pertemuan dengan Korut untuk Lanjutkan Reuni Keluarga

SEOUL, LELEMUKU.COM - Pemerintah baru Korea Selatan, Kamis (8/9), mengusulkan pertemuan dengan Korea Utara untuk melanjutkan reuni keluarga-keluarga yang terpisah sejak Perang Korea.

Reuni keluarga adalah masalah kemanusiaan yang sangat emosional karena melibatkan mereka yang berusia 80-an tahun atau lebih tua, yang benar-benar ingin bertemu kembali dengan kerabat mereka yang telah lama hilang sebelum mereka meninggal.

Namun, Korea Utara, yang sering menggunakan reuni semacam itu sebagai alat tawar-menawar dalam berurusan dengan Korea Selatan, kemungkinan tidak akan menerima usulan itu karena dengan tegas menolak tawaran Seoul dan Washington untuk melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklirnya dan masalah-masalah lain sementara berfokus pada penyempurnaan teknologi senjatanya.

“Korea Selatan dan Korea Utara harus menghadapi bagian menyakitkan dari realitas ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum istilah 'keluarga yang terpisah' menghilang,'' kata Menteri Unifikasi Kwon Youngse dalam pernyataannya yang disiarkan televisi. ''Kita perlu menggunakan semua cara yang mungkin untuk segera menghasilkan langkah-langkah cepat dan mendasar.''

Kwon mengatakan Korea Selatan berharap para pejabat dari kedua Korea yang bertanggung jawab atas masalah itu akan bertemu langsung sesegera mungkin untuk melangsungkan diskusi yang terbuka.

Tawaran Korea Selatan ini muncul dua hari sebelum Chuseok, hari raya Thanksgiving yang dirayakan di kedua Korea.

Program reuni antara Korea terhenti sejak gagalnya diplomasi pimpinan AS pada 2019 yang bertujuan untuk meyakinkan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya dengan imbalan ekonomi dan politik.

Washington mendesak Pyongyang untuk kembali ke pembicaraan itu tanpa syarat apa pun. Korea Utara mengatakan tidak akan melakukannya kecuali Amerika Serikat terlebih dahulu menghentikan kebijakan bermusuhannya dengan Korea Utara.

Sejak menjabat pada bulan Mei, pemerintah baru Korea Selatan yang konservatif pimpinan Presiden Yoon Suk Yeol telah menawarkan rencana dukungan besar-besaran sebagai imbalan atas denuklirisasi tetapi Korea Utara dengan tegas menolaknya. Yoon juga menawarkan pengiriman bantuan COVID-19, tetapi Korea Utara juga mengabaikannya. Bulan lalu, Korea Utara menuding wabah COVID-19 di negaranya akibat balon-balon yang diterbangkan dari Korea Selatan dan memperingatkan pembalasan yang mematikan.

Korea Utara juga mempertahankan penutupan perbatasan terkait pandemi yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun, yang kemungkinan menjadi hambatan lain bagi pemulihan program reuni keluarga. (VOA)