Rakor Satgas Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan di Wamena

WAMENA, LELEMUKU.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pengunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Senin, 5 September 2022.

Mendagri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melakukan verifikasi segala hal terkait kebutuhan Provinsi Papua Pegunugan sesuai dengan telah di undangkan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah serta menindak lanjuti Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri di tiga provinsi tersebut yang telah dilakukan pada tanggal 25 hingga 29 Juli 2022.

Diketahui Tim verifikasi hadir guna membuktikan dukung 8 bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Kabupaten, diantaranya Kabupaten Jayawijaya sebagai tuan rumah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Nduga.

Dalam kegiatan yang digelar di Gedung  Aula Gereja Kristen Wamena (GKI) Wamena, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  telah Mengecek verifikasi kantor Kantor Semetara Pemerintah Papua Pegunungan, lokasi lahan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, rumah dinas pejabat gubernur Papua Pegunungan, rumah dinas pejabat sekretaris daerah Papua Pegunungan, data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua Pegunungan, data dan dokumen penyerahan aset Papua Pegunungan, dokumen pemberian hibah  , dan penyusunan anggaran tahun 2022 dan tahun 2023.

“Kami 8 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan memberikan hibah uang sebesar Rp10 Miliar dan itupun tidak satu kali yang penting beban kabupaten seperti itu tapi bisa setengah dulu di perubahan  2022 dan sisanya di APBD Induk 2022,” ungkap Bupati Yahukimo selaku Ketua Asosiasi Bupati Sepegunugan, Didimus Yahuli.

Ia mengatakan masalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah harus melalui mekanisme, dimana dinas bersangkutan Badan Kepegawaian masing masing kabupaten akan mendata dengan baik.

“Jangan karena kenal ini itu lalu pindah dan terima tambahan penghasilan saja lalu yang lain macam gaji jalan di kabupaten ini sangat tidak bagus merugikan daerah dan merusak citra sendiri,” ujar Yahuli.

Sementara mempersiapkan acara pengucapan syukur peresmian atau pesta adat, Yahuli harap masing-masing daerah menyiapkan babi sebanyak 10 ekor dan acara akan lebih meriah dari sebelumnya, karena sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga 2022  pemekaran provinsi Papua Pegunungan baru disetujui.  

“Semua pimpinan kabupaten bekerja dengan serius,” pintanya.

Acara dilanjutkan dengan pemasangan papan nama Kantor Gubernur Papua Pegunungan, pengecekan beberapa lokasi seperti rumah dinas penjabat gubernur, penjabat sekda dan berapa kantor lainnya. (Olemah)