Rosan Roeslani Sebut Pidato Joe Biden terkait Ketahanan Pangan Sejalan dengan Poin G20 Indonesia
pada tanggal
22 September 2022
ALBANY, LELEMUKU.COM - Selain mengecam Rusia dan mendukung Ukraina, dalam pidatonya di hadapan sidang Majelis Umum PBB, Presiden AS Joe Biden menginginkan negara-negara bersatu dalam menghadapi masalah global dan membalikkan situasi kehancuran iklim dengan mengambil tindakan secara gigih dan berkesinambungan.
Sidang ini dihadiri pula oleh delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Duta Besar RI untuk AS, Rosan Roeslani yang juga menghadiri sidang majelis PBB, mengatakan meskipun pidato Presiden Amerika kali ini banyak mencurahkan pada masalah Rusia dan Ukraina, namun ada hal-hal yang sejalan dengan kepentingan Indonesia.
“Khusus mengenai Indonesia tadi disinggung mengenai G20, terutama mengenai transisi energi, keamanan pangan, kesehatan yang kalua kita lihat sejalan dengan poin-poin yang kita dorong dalam G20,” jelasnya.
Dubes Rosan Roeslani juga mengatakan pidato Biden mengenai kerjasama ekonomi AS dengan kawasan Indo Pasifik dalam forum ekonomi IPEF juga sejalan dengan kebijakan Indonesia yang menjadi salah satu pendiri Forum Kerjasama Ekonomi ini.
Delegasi Indonesia pada Sidang Majelis PBB tahun ini memang memusatkan perhatian pada KTT G20 yang akan diselenggarakan November nanti. Seluruh persiapannya sudah final, namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi gencar mengadakan pertemuan bilateral dengan negara-negara G20 sejak hari pertama debat umum dimulai.
“Kebetulan ada Komisaris dari Bursa Efek Indonesia yang mana kita merencanakan ada kerjasama yang direncanakan akan di tandatangani pada bulan November. Kerjasama New York Sctock Exchange dengan Bursa Efek Indonesia dan yang kedua kita juga membawa potensial dari perusahaan Indonesia yang berusaha untuk mendaftarkan diri di New York Stock Exchange,” tambah Rosan.
Banyak hal yang menjadi agenda delegasi Indonesia dalam sidang PBB ke 77 ini. Rabu sore Retno Marsudi akan mengadakan pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri Arab Saudi, Filipina dan Kamboja. Indonesia baru akan menyampaikan pandangannya di sidang ini pada hari Senin mendatang (26/9). (VOA)