Anggota Parlemen Ukraina Dukung RUU pada Calon Warga Negara Lulus Ujian Bahasa

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Anggota parlemen Ukraina mendukung rancangan undang-undang yang mengharuskan calon warga negara lulus ujian bahasa. Ini merupakan bagian dari langkah-langkah untuk memperkuat bahasa dan budaya negara itu setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Pada persidangan Selasa, 18 Oktober 2022, lebih dari 300 dari 450 anggota Verkhovna Rada—sebutan untuk parlemen Ukraina—memberikan suara untuk RUU tersebut. Demikian beberapa anggota parlemen mengatakan di media sosial. Rancangan peraturan itu masih perlu disetujui dalam pembacaan akhir. Pengesahan undang-undang membutuhkan setidaknya 226 suara.

Seperti dikutip Al Arabiya, dalam RUU yang diusulkan oleh Perdana Menteri Denys Shmygal itu disebutkan orang asing yang mengajukan permohonan kewarganegaraan Ukraina harus mengetahui dasar-dasar hukum, sejarah, dan berbicara bahasa Ukraina. Kewarganegaraan yang telah diberikan dapat dicabut jika seseorang tidak lulus ujian dua tahun setelah menjadi warga negara.

Setelah pencaplokan Krimea oleh Rusia dan perang di Donbas pada 2014, Ukraina mulai membongkar monumen era Uni Soviet dan mengubah nama tempat. Namun sejak Moskow memulai invasinya pada Februari lalu, warga Ukraina juga memikirkan status bahasa Rusia di ruang pribadi dan publik.

Menurut platform multimedia Ukraina untuk penyiaran, Ukrinform, undang-undang itu membentuk Komisi Nasional Standar Bahasa Negara dan memperkenalkan jabatan komisaris untuk perlindungan bahasa negara.

Komisi nasional akan terdiri dari sembilan anggota yang ditunjuk oleh para menteri. Kekuasaan badan ini akan mencakup persetujuan persyaratan untuk tingkat pengetahuan bahasa negara guna memperoleh kewarganegaraan Ukraina. Komisi nasional berwenang memeriksa tingkat pengetahuan bahasa negara sekaligus menerbitkan sertifikat.

Komisioner perlindungan bahasa negara juga akan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Komisioner akan mempertimbangkan keluhan dan akan dapat mendenda entitas ekonomi karena melanggar persyaratan undang-undang tentang penggunaan bahasa negara di bidang penyediaan layanan kepada konsumen.

Sesuai dengan hukum, presiden, ketua Verkhovna Rada dan wakilnya, perdana menteri, semua pejabat pemerintah, kepala lembaga negara, perusahaan dan departemen, wakil rakyat, pegawai negeri dan pejabat dari semua jajaran, kepala dan staf polisi nasional, hakim, pengacara dan notaris, kepala lembaga pendidikan, pendidik dan pekerja medis dari lembaga perawatan kesehatan negara bagian dan kota harus berbicara bahasa resmi dan menerapkannya selama pelaksanaan tugas resmi mereka (Tempo)