Graham Brady Sebut Kandidat Pengganti Liz Truss Harus dapat 110 Suara

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komite Tertutup Partai Konservatif atau yang biasa disebut Komite 1922, mengungkap syarat kandidat yang ingin menggantikan Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris. Graham Brady, Ketua Komite 1922, menyatakan mereka yang ingin menggantikan Truss setidaknya harus mengantongi 110 suara anggota parlemen dari Partai Konservatif.

"Kami menetapkan ambang batas yang tinggi yang harus dapat dicapai oleh setiap kandidat kuat yang memiliki prospek untuk lolos," kata Graham, dikutip dari Sky News, Jumat, 21 Oktober 2022.

Peraturan tersebut akan mengesampingkan sejumlah kandidat untuk mencalonkan diri. Dalam artian, jumlah maksimum orang yang dapat mencalonkan diri adalah tiga orang.

Baca juga: Kementerian Luar Negeri Rusia Menyambut PM Inggris Liz Truss Mundur

Pendaftaran untuk jabatan Perdana Menteri Inggris akan dibuka mulai Jumat, 21 Oktober 2022, waktu setempat dan ditutup pada Senin siang, 24 Oktober 2022. Proses pemungutan suara akan dilakukan pada akhir pekan depan.

Dua kandidat terkuat Perdana Menteri Inggris nantinya akan mengikuti acara debat langsung dan disiarkan di televisi. Setelah itu, dilakukan pemungutan suara online oleh anggota Partai Koservatif untuk memilih.

Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt dan Ben Wallace semuanya disebut-sebut sebagai calon penerus Truss. Salah satu opsi potensial, anggota parlemen sepakat mengangkat satu kandidat. Artinya, pemilihan akan berakhir pada Senin, 24 Oktober 2022, jika hanya satu orang yang dapat menerima cukup banyak suara.

Graham mengatakan Perdana Menteri Inggris yang baru nanti, akan dipilih pada Jumat 28 Oktober 2022. Truss akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris sampai waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Liz Truss mundur pada Kamis, 20 Oktober 2022. Dia tercatat sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Inggris.

Pengunduran diri Truss terjadi setelah 15 anggota parlemen Tory secara terbuka memintanya untuk mundur. Pergolakan politik Inggris yang terjadi hari ini tidak terlepas dari kekacauan ekonomi akibat kebijakan Truss. Di bawah kepemimpinan Truss, pemerintahan Inggris berusaha menjungkir-balikkan program fiskal dengan meluncurkan 45 miliar GBP atau sekitar Rp 786 triliun untuk pemotongan pajak atau anggaran mini.

Kebijakan itu dianggap tidak sesuai anggaran, tetapi dipercaya pihak Truss sangat dibutuhkan demi menghentikan ekonomi Inggris dari stagnasi.

Truss berkuasa setelah Boris Johnson pada Juli 2022. Truss naik menjadi kepala Pemerintahan Inggris bukan melalui pemilihan umum. Itu berarti dia tidak memiliki mandat dari seluruh rakyat Inggris sebagai pemimpin terpilih mereka, juga bukan pilihan rekan-rekannya di Parlemen untuk menggantikan Johnson.(Tempo)