Ma'ruf Amin Minta Pemimpin Tinggi Tingkatkan Pelayanan Publik dan Penataan Birokrasi

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Di tengah era persaingan domestik dan antarnegara yang ketat, berbagai lembaga memiliki indikator untuk mengukur daya saing nasional, efektivitas pelayanan, keterbukaan dan transparansi, maupun kemudahan berusaha. Indikator-indikator tersebut pun termasuk ke dalam ranah birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penataan yang semakin baik agar birokrasi Indonesia dapat berkontribusi positif baik di skala nasional maupun global, salah satunya dalam bidang investasi.

“Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional. Hal ini berguna pula bagi daya tarik investasi ke Indonesia,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri secara virtual acara Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan Launching Sistem lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0 di Jakarta, Kamis (06/10/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan penataan birokrasi ini adalah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif.

“Kita semua perlu menaruh perhatian tinggi terhadap perbaikan ekosistem kebijakan seleksi kepemimpinan yang komprehensif, agar seluruh standar yang lebih baik itu dapat diwujudnyatakan,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Wapres, harus ada manajemen pembentukan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rinci dan menyeluruh.

“Di sinilah, pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah,” tegasnya.

Dengan demikian, Wapres berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain, karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

“Saya harapkan semua kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian/lembaga dan pemda yang “tinggal kelas”. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat,” harapnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para instansi yang mendapatkan Penilaian kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dalam penyelenggaraan Proses Seleksi JPT.

“Dalam konteks kelembagaan birokrasi yang mengedepankan sistem merit ini, saya mengucapkan selamat kepada instansi, baik di pusat dan daerah, yang telah berhasil memperoleh Penilaian kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dalam penyelenggaraan Proses Seleksi JPT secara terbuka, transparan dan akuntabel,” ungkap Wapres.

“Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi harus diletakkan sebagai bagian penting dari proses transformasi birokrasi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KASN Agus Pramusinto melaporkan, proses penilaian pemberian Anugerah JPT Tahun 2021 telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek strategis di antaranya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, inovasi manajemen dan dimensi pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT. Ia pun berharap agar pemberian penghargaan ini dapat menjadi suntikan semangat bagi seluruh instansi pemerintahan untuk semakin meningkatkan sistem birokrasi dan pelayanannya kepada masyarakat.

“Semoga upaya baik yang telah dilakukan dapat bersama kita tingkatkan lagi demi mewujudkan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia,” harap Agus.

Hadir dalam acara ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua KASN Agus Pramusinto, para Ketua Lembaga Negara, para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota seluruh Indonesia.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (Setwapres)