Kembali Gelar Pemilu, Sementara Krisis Politik terus Berlanjut di Israel

YERUSALEM, LELEMUKU.COM - Untuk kelima kalinya sejak 2019, warga Israel memberikan suara dalam pemilihan nasional hari Selasa (1/11). Pemilu ini diharapkan dapat memecahkan kebuntuan politik yang telah melumpuhkan Israel selama 3,5 tahun ini.

Meskipun biaya hidup melonjak, ketegangan Israel-Palestina terus mendidih dan Iran masih menjadi ancaman utama, isu utama dalam pemilu itu sekali lagi adalah mengenai mantan pemimpin Benjamin Netanyahu dan kesiapannya untuk memimpin di tengah-tengah tuduhan korupsi. Pesaing utamanya adalah orang yang menyingkirkannya tahun lalu, penjabat PM Yair Lapid yang berhaluan tengah.

Berbagai jajak pendapat telah memperkirakan hasil serupa: kebuntuan. Tetapi pemain baru yang berpengaruh berpotensi menimbulkan perubahan dalam pemilu ini. Itamar Ben-Gvir, politisi ekstrem kanan terkemuka, melonjak popularitasnya dalam jajak pendapat belakangan ini dan berupaya mengambil sikap lebih keras terhadap Palestina jika ia membantu Netanyahu meraih kemenangan.

Dengan mantan sekutu serta orang-orang didikannya menolak duduk di pemerintahannya sewaktu ia diadili, Netanyahu tidak mampu membentuk pemerintah mayoritas di Knesset, parlemen Israel, yang beranggotakan 120 orang. Lawan-lawannya, dari partai-partai dengan ideologi beragam, sama-sama tidak mampu meraih 61 kursi yang diperlukan untuk berkuasa.

Kebuntuan itu telah menjerumuskan Israel ke dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengikis kepercayaan warga Israel terhadap demokrasi, kelembagaan dan para pemimpin politik mereka. “Rakyat telah bosan dengan Instabilitas, oleh fakta bahwa pemerintah tidak membawa kebaikan,” kata Yohanan Plesner, mantan legislator yang kini memimpin lembaga kajian di Yerusalem, Israel Democracy Institute.

Didukung oleh para pengikutnya, Netanyahu, 73, telah menolak seruan untuk mundur oleh lawan-lawannya yang mengatakan orang yang sedang diadili karena penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap tidak dapat memerintah. Netanyahu membantah melakukan pelanggaran, tetapi detail memalukan dari persidangannya kerap menjadi berita di halaman depan.

Dalam politik Israel yang terfragmentasi, tidak ada partai tunggal yang pernah meraih mayoritas di parlemen, dan membentuk koalisi diperlukan agar dapat memerintah. Jalur yang paling memungkinkan bagi Netanyahu untuk menjadi perdana menteri memerlukan aliansi dengan partai-partai ultranasionalis ekstremis dan ultra-Ortodoks.

Partai-partai tersebut akan menuntut posisi kunci dalam pemerintahan Netanyahu, dan beberapa telah berjanji akan memberlakukan reformasi yang dapat menghilangkan masalah hukum Netanyahu.

Partai ultranasionalis Religious Zionism telah berjanji akan mendukung legislasi yang akan mengubah UU, melemahkan peradilan dan dapat membantu Netanyahu menghindari vonis bersalah. Kandidat utamanya yang provokatif, Ben-Gvir, ingin mendeportasi para legislator Arab dan ia adalah murid rabi rasis yang dibunuh pada tahun 1990. Ben-Gvir, yang menjanjikan sikap lebih keras terhadap para penyerang Palestina, pekan ini mengumumkan ia akan meminta posisi di kabinet yang mengawasi kepolisian.

Para pengecam menyatakan khawatir atas apa yang mereka anggap sebagai ancaman destruktif terhadap demokrasi Israel. (VOA)