Pemerintah Kembali Perpanjang Pembebasan Biaya Pungutan Ekspor CPO
pada tanggal
01 November 2022
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah kembali menggratiskan pungutan ekspor untuk produk minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Keputusan ini merupakan hasil rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 31 Oktober 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku pemimpin rapat tersebut mengatakan, penetapan pungutan ekspor (PE) menjadi US$ 0/MT yang berlaku sejak 15 Juli 2022 kembali diperpanjang dan berlaku sejak hari ini, Selasa, 1 November 2022.
“Insentif ini kita pertahankan, tarif US$ 0/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan US$ 800/MT," ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 November 2022.
Baca: Kemendag: Harga CPO Turun karena Kekhawatiran Resesi Global
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih rendah daripada HIP Solar, sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel. Maka, tarif PE sebesar US$0/MT diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar sama dengan US$ 800/MT.
"Karena sekarang harganya masih sekitar US$ 713/MT, jadi tarif PE US$0/MT berlaku sampai bulan Desember. Tetapi begitu harga naik ke US$ 800/MT, tarif PE US$ 0/MT tersebut tidak berlaku,” kata Airlangga.
Sebelum pungutan ekspor produk CPO ini digratiskan, pemerintah menerapkan skema tarif progresif untuk pungutan ekspor produk sawit dan turunannya. Skema ini mengikuti harga acuan crude palm oil atau CPO global.
Selain soal tarif pungutan ekspor, rapat juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis antara kementerian dan lembaga terkait.
"Serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan," kata Airlangga.
Menurutnya, PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil dan Rakor Komrah berikutnya khusus PSR dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.(Tempo)