Pemprov DKI Aktif Jalin Koordinasi demi Integrasi Transportasi

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Banjir dan macet adalah dua masalah akut di Jakarta. Menyadari hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadikannya sebagai dua prioritas, melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Diawali pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, pada 19 Oktober 2022 silam. Didampingi Asisten Perekonomian Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati; Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah; serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania; Heru dan Erick membahas integrasi transportasi umum secara menyeluruh.

Menurut Heru, pembenahan transportasi melalui integrasi antara pusat dan daerah harus dilakukan, sehingga sarana mobilitas warga bisa tersambungkan secara total. “Saya meminta waktu kepada Pak Menteri BUMN untuk mengintegrasikan transportasi publik secara menyeluruh. Ini sudah ada tahapannya. Dari sisi kami (Pemprov DKI) akan dilakukan pembahasan secara mendalam. Setelah itu, baru kita diskusikan kembali bersama BUMN," katanya.

Erick pun sepakat dengan Heru. Bahkan, kolaborasi ini perlu dilakukan secepat mungkin, mengingat berbagai kota besar di dunia memiliki satu payung hukum untuk sistem transportasi umumnya, sehingga mobilitas warga menjadi teratur.

"Kita bisa mencontohkan banyak negara, seperti Inggris dan Singapura, ketika memiliki transportasi publik yang bersinergi secara total. Sebenarnya kita (di Jakarta) sudah terjadi (integrasi). Namun, kita harus dorong lagi agar bisa menjadi satu kesatuan dengan satu sistem dan satu payung hukum," ujarnya.

Setelah bertemu Menteri BUMN, Pj Gubernur DKI Jakarta melanjutkan kunjungannya ke kantor Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada 24 Oktober 2022 lalu. Tujuannya juga masih senapas, yakni percepatan integrasi transportasi umum massal. Selain itu, keduanya membahas pula tentang ketersediaan kendaraan umum berbasis listrik di Jakarta.

Menhub Budi Karya menjelaskan, pihaknya bersama jajaran Dirjen Kemenhub telah berkoordinasi, mengingat Jakarta merupakan role model bagi kota-kota Indonesia lain, salah satunya model transportasi.

"Kami banyak bicara berkaitan dengan angkutan umum massal, yakni bahwa MRT sudah tahap satu dan tahap dua. Lalu yang menggembirakan adalah untuk MRT investornya bukan saja Jepang, tetapi sudah ada dari Korea dan United Kingdom (UK) atau Inggris. Oleh karena itu, kita harapkan dalam kegiatan G20 nanti, kita akan melakukan MoU dengan ketiga negara tersebut," ungkapnya.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Heru Budi siap mengkaji dan berkoordinasi dengan jajarannya di Pemprov DKI, serta membuka kemungkinan kerja sama dengan stakeholder swasta. Ihwal kerja sama dengan swasta, BUMD DKI Jakarta di sektor transportasi, seperti Transjakarta, selama ini terus aktif berkolaborasi.

Yang terbaru yakni kesepakatan dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk integrasi angkutan penumpang dan bisnis pendukung. Dalam kesepakatan tersebut, Transjakarta akan menyediakan kebutuhan pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek, untuk mendukung arus mobilitas penumpang KCIC dari dan ke Stasiun Halim, serta bisnis pendukung yang disepakati bersama.

Langkah tersebut merupakan salah satu dari implementasi terhadap komitmen Pemprov DKI, untuk mewujudkan Jakarta yang dapat mengatasi masalah kemacetan dan polusi. Bahkan, integrasi transportasi ini meliputi pembenahan ongkos menjadi lebih murah bagi warganya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal sebagai dasar hukum penetapan tarif integrasi itu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menyatakan, integrasi transportasi di Jakarta memang menjadi keniscayaan yang harus dibenahi demi mengurai kemacetan, sekaligus menjadikan Ibu Kota lebih bersih dari polusi udara. Menurutnya, integrasi transportasi meliputi sistem dan infrastrukturnya, misalnya dengan dukungan sistem berbasis aplikasi.

Pj Heru Budi, lanjut Nirwono, seharusnya sudah cukup paham cara membenahi Jakarta, karena pernah menjadi jadi Wali Kota Jakarta Utara, kemudian Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri pada era Gubernur Joko Widodo atau Jokowi. Dilanjutkan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah pada era Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. “Heru seharusnya tidak perlu lagi belajar lama mengenai persoalan Jakarta,” pungkas Nirwono. (Tempo)