Anwar Ibrahim Siap Umumkan Susunan Kabinet dan Serahkan ke Al-Sultan Abdullah

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkonfirmasi susunan kabinet yang baru akan diumumkan pada Jumat sore, 2 Desember 2022. Daftar lengkap dewan menterinya sudah diserahkan ke Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Abdullah dari Pahang.

“Pilihan kita terbatas karena seperti saya katakan sebelumnya, kami tidak ingin terlalu banyak menteri atau duta besar yang berstatus menteri supaya dapat menekan pengeluaran. Saya berharap mereka (anggota Kabinet baru) tetap mengabdi kepada negara sehingga kita bisa fokus membangkitkan perekonomian," kata Anwar dalam sambutannya di acara 'Kenduri Rakyat' usai salat Jumat di Muhammad Al-Fateh, Masjid di Taman Jati, 2 Desember 2022.

Anwar mengatakan anggota Kabinet Malaysia yang baru nanti, akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan khusus pada Senin, 5 Desember 2022. Pertemuan itu untuk membahas dan menyelesaikan kebijakan baru pemerintah.

Sebelumnya pada Senin, 28 November 2022, usai memimpin dewan kepresidenan Pakatan Harapan sejak diangkat sebagai perdana menteri, Anwar menyebut formulasi kabinetnya berbeda dari sebelumnya. Sebab pemerintahan persatuannya melibatkan banyak pihak, dia pun harus mendengarkan semua pandangan.

"Masalahnya, sekarang kabinet akan dirampingkan,” kata Anwar kepada wartawan di luar markas Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar mencakup empat komponen utama, yakni PKR, Parti Tindak Demokratik (DAP), Amanah, dan Organisasi Persatuan Progresif Kinabalu. Dia juga turut membahas pembentukan dewan menteri ini dengan mitra pemerintah persatuannya seperti dari koalisi Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Serawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS), serta pihak pendukung lainnya.

Anwar mengatakan, sebelumnya isi kabinet bisa saja mencapai 50, 60, sampai 70 anggota, itu pun belum termasuk utusan khusus dan penasihat. Sedari awal dia menyatakan enggan meniru pendahulunya yang membentuk tim pemerintahan yang jumbo.

Menimang Kabinet Anwar

Spekulasi tarik-menarik kepentingan mengenai siapa yang masuk kabinet Anwar tak terhindarkan seperti peran krusial pihak di luar koalisi utama seperti BN yang menolak dipimpin oleh kubu Perikatan Nasional (PN) di bawah Muhyiddin Yasin, sampai akhirnya menjadikan Anwar sebagai perdana menteri.

Sekjen UMNO Ahmad Maslan menyerukan agar Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi diikutsertakan dalam pembahasan susunan kabinet. Sementara pihak yang bertolak-belakang dengan UMNO, mendesak agar Ahmad Zahid tidak dimasukkan dalam kabinet karena kasus hukumnya.

Analis politik dari Universitas Malaysia Sarawak Jeniri Amir yakin Anwar akan dengan bebas memilih dewan menterinya. Dia menilai Anwar bakal menunjuk orang-orang kepercayaannya di Pakatan Harapan, terutama yang memiliki jabatan senior seperti Wakil Presiden PKR Rafizi Ramli atau Sekjen DAP Anthony Loke, Presiden Amanah Mohamad Sabu, hingga tokoh perempuan Yeo Bee Yin.

"Jabatan di kabinet bukanlah ganjaran atas dukungan. Sebaliknya, saya yakin dia akan menunjuk mereka yang benar-benar berkualitas, cocok, berpengalaman, memiliki kualitas kepemimpinan, dan dapat mendukung agendanya sebagai perdana menteri," kata Jeniri Amir kepada Tempo.

Jika Ahmad Zahid tidak diangkat sebagai anggota kabinet, Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan dianggap masih berpeluang diangkat menjadi menteri bahkan mungkin wakil perdana menteri. Namun, Anwar pasti akan mempertimbangkan komposisi keberagaman etnik dalam kabinetnya secara padu dan inklusif.

Anwar telah mengindikasikan proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik. Dia meminta pihak dalam pemerintahan persatuan mau bergabung dengan tulus.

“Saya ingin mereka mendukung saya berdasarkan kebijakan saya dan komitmen saya terhadap pemerintahan yang baik. Komitmen saya terhadap gerakan antikorupsi dan untuk menyadarkan ekonomi. Itu yang sebenarnya," kata Anwar.

Anwar tak menampik dia mungkin akan mempertimbangkan satu atau dua sosok yang dia perlukan. Namun dia mengingatkan jangan melihat itu sebagai hadiah pada penguasa politik karena telah mendukungnya. (DANIEL AHMAD|Tempo)