Balas Tindakan Washington, Kemenlu China Jatuhkan Sanksi pada 2 Warga AS

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (23/12) mengumumkan sanksi terhadap dua warga Amerika sebagai pembalasan atas tindakan yang diambil Amerika terhadap pelanggaran HAM di Tibet, di tengah terus berlanjutnya kebuntuan diantara kedua belah pihak atas perlakuan China terhadap agama dan kelompok etnis minoritas.

Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan mengatakan Todd Stein dan Miles Yu Maochun, bersama anggota keluarga dekat mereka, akan dilarang memasuki China.

Pemberitahuan itu mengatakan langkah-langkah itu merupakan tanggapan terhadap sanksi Amerika pada dua warga negara China “dengan alasan kondisi hak asasi manusia di Tibet.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Beijing menanggapi apa yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap “norma dasar hubungan internasional,” dan bahwa Sten dan Yu “berperilaku sangat buruk di Tibet dan terlibat dalam masalah Chinak lainnya.” “Kami ingin sekali lagi menekankan bahwa urusan Tibet adalah murni urusan dalam negeri China, dan Amerika tidak berhak ikut campur tangan di dalamnya, dan bahwa campur tangan besar dalam urusan negeri China akan ditanggapi dengan tindakan balasan yang kuat,” ujar Mao dalam konferensi pers harian.

“Kami mendesak Amerika mencabut apa yang disebut sanksi, dan berhenti mencampuri urusan Tibet dan urusan dalam negeri China lainnya,” ujarnya.

China “Tolak” Tawaran Bantuan Vaksin AS

Ditanya wartawan tentang tawaran Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken “untuk memberi bantuan,” termasuk vaksin, ke Beijing, untuk membendung virus corona; Mao sekali lagi mengklaim bahwa pasokan medis China “pada dasarnya memadai” karena telah meningkatkan kapasitas poduksinya.

Mao bersikeras bahwa China telah menyampaikan informasi tentang COVID-19 pada WHO dan negara-negara lain “dengan cara yang bertanggungjawab” dan akan terus melakukan hal itu.

Pernyataan itu muncul setelah Blinken, dalam pembicaraan telpon dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi, menyerukan transparansi terkait meluasnya perebakan COVID-19.

China mengalami lonjakan kasus di seluruh negara itu setelah mencabut kebijakan nol-COVID yang ketat pada pertengahan Desember lalu. (VOA)