DPR AS Setuju UU Perlindungan Pernikahan Sesama Jenis

JAKARTA, LELEMUKU.COM - DPR AS memberikan persetujuan  akhir untuk undang-undang pengakuan federal atas pernikahan sesama jenis pada Kamis, 8 Desember 2022.

Baca juga: Senat AS Meloloskan RUU Perlindungan Pernikahan Sesama Jenis

Seperti dilansir Reuters Jumat 9 Desember 2022, pemungutan suara DPR adalah 258-169, dengan semua anggota DPR dari Demokrat dan 39 Republikan memberikan suara mendukung. Ada 169 dari anggota DPR memilih menentangnya dan satu memilih "hadir".

Rancangan itu sekarang masuk ke meja Presiden Demokrat Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.  Undang-Undang Penghormatan terhadap Perkawinan, demikian sebutannya, memenangkan persetujuan Senat bulan lalu.

Seperti diwartakan Reuters, undang-undang tersebut memenangkan dukungan dari pendukung LGBT serta sejumlah organisasi dan entitas keagamaan termasuk Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.

Namun, masih banyak agama konservatif Amerika yang menentang pernikahan gay karena tidak sesuai dengan kitab suci alkitabiah.

Undang-undang ini ditulis lebih sempit dari keputusan Mahkamah Agung 2015 lalu yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional, atau dikenal sebagai Obergefell v. Hodges.

Aturan ini akan memungkinkan pemerintah federal dan negara bagian untuk mengakui pernikahan sesama jenis dan antar ras selama itu legal di negara bagian tempat pernikahan dilakukan.

Persetujuan ini akan mencabut undang-undang AS tahun 1996 yang disebut Undang-Undang Pertahanan Perkawinan, yang antara lain menolak tunjangan federal untuk pasangan sesama jenis.

Ini melarang negara menolak keabsahan pernikahan di luar negara atas dasar jenis kelamin, ras atau etnis.

Sebelumnya, Mahkamah Agung pada 1967 menyatakan larangan pernikahan antar ras tidak konstitusional.

Tetapi undang-undang tersebut tidak akan melarang negara untuk memblokir pernikahan sesama jenis atau antar ras jika Mahkamah Agung mengizinkannya.

Hal ini juga memastikan bahwa entitas agama tidak akan dipaksa untuk menyediakan barang atau jasa untuk pernikahan apa pun dan melindungi mereka dari penolakan status bebas pajak atau keuntungan lain karena menolak untuk mengakui pernikahan sesama jenis.

Dalam pidatonya di lantai DPR menjelang pemungutan suara, Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengutuk "gerakan kebencian" di balik serangan terhadap hak-hak LGBT di Amerika Serikat.

"Undang-undang itu akan membantu mencegah ekstremis sayap kanan mengacaukan kehidupan pasangan yang saling mencintai, membuat trauma anak-anak di seluruh negeri dan memutar balik waktu untuk hadiah yang diperoleh dengan susah payah," kata Pelosi.

Perwakilan Republik Jim Jordan mengatakan RUU itu "berbahaya dan membawa negara ke arah yang salah."

Ketika Senat mengesahkannya dengan suara 61-36, 12 Republik bergabung dengan 49 Demokrat untuk mendukungnya.  Sebagian besar Senat Republik menentangnya.

Versi RUU yang lebih luas - tanpa perlindungan eksplisit untuk kebebasan beragama - disahkan oleh DPR dengan 435 kursi pada Agustus, dengan dukungan dari semua Demokrat dan 47 Republik.

Namun, untuk mendapatkan 60 suara yang diperlukan di Senat untuk melanjutkan undang-undang di tengah penentangan oleh banyak senator Republik, co-sponsornya menambahkan amendemen yang mengklarifikasi bahwa kelompok agama tidak dapat dituntut di bawahnya.

Undang-undang tersebut ditulis oleh sekelompok senator Demokrat dan Republik sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung, dengan mayoritas konservatifnya yang semakin tegas, suatu hari nanti dapat membatalkan keputusan Obergefell, yang berpotensi membahayakan pernikahan sesama jenis secara nasional.

Pengadilan telah menunjukkan kesediaan untuk membalikkan presedennya sendiri seperti yang terjadi pada Juni ketika membatalkan keputusan penting tahun 1973 yang telah melegalkan aborsi secara nasional.

Mayoritas konservatif Mahkamah Agung pada Senin tampaknya siap untuk memutuskan bahwa seorang desainer web Kristen memiliki hak untuk menolak menyediakan layanan untuk pernikahan sesama jenis dalam kasus yang menurut hakim liberal dapat memberdayakan bisnis tertentu untuk mendiskriminasi berdasarkan perlindungan kebebasan berbicara konstitusional.

Ada sekitar 568.000 pasangan sesama jenis yang menikah tinggal di Amerika Serikat, menurut Biro Sensus AS. (Tempo)